Siswa dan Guru SMPN 5 Rembang Terserang Diare, Komisi IX Soroti Keamanan MBG

AKURAT.CO Kasus diare massal yang dialami siswa dan tenaga pendidik SMPN 5 Rembang, Jawa Tengah, diduga berkaitan dengan menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Anggota Komisi IX DPR, Nurhadi, meminta agar pemerintah tidak menganggap remeh insiden tersebut.

Menurutnya, keselamatan dan kesehatan penerima manfaat harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan Program MBG.

"Kasus diare massal yang diduga dipicu oleh menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP Negeri 5 Rembang harus menjadi alarm serius bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program ini," jelasnya, kepada wartawan, Sabtu (8/8/2026).

Nurhadi menyampaikan keprihatinan atas jatuhnya korban, baik dari kalangan siswa maupun tenaga pendidik. Namun, ia mengingatkan agar penyebab pasti kejadian tersebut tetap menunggu hasil investigasi dan pemeriksaan laboratorium.

Baca Juga: BGN Hitung Ulang Anggaran MBG, Guru Besar IPB: Menu Lokal Bergizi Bisa Rp7.000

Berdasarkan informasi awal, dugaan penyebab mengarah pada menu telur yang terkontaminasi bakteri.

Meski demikian, Nurhadi menegaskan dugaan tersebut harus dibuktikan secara ilmiah.

"Kita tetap harus menghormati proses investigasi dan menunggu hasil uji laboratorium, agar penyebabnya dipastikan secara ilmiah," ujarnya.

Nurhadi menilai insiden di SMPN 5 Rembang menjadi bukti bahwa keberhasilan Program MBG tidak boleh hanya diukur berdasarkan jumlah makanan yang berhasil didistribusikan.

Aspek kualitas, keamanan, dan higienitas makanan harus menjadi indikator utama dalam pelaksanaan program tersebut.

Baca Juga: BGN Hentikan Sementara Dapur MBG di Jayapura Terkait Kasus Keracunan Makanan

Ia meminta seluruh rantai penyelenggaraan MBG, mulai dari pengadaan bahan baku, penyimpanan, proses memasak, distribusi hingga penyajian, diawasi secara ketat.

"Seluruh rantai penyelenggaraan, mulai dari pengadaan bahan baku, penyimpanan, proses memasak, distribusi, hingga penyajian, harus diawasi secara ketat dengan standar keamanan pangan yang tidak boleh ditawar," jelas Nurhadi.

Komisi IX DPR juga meminta Badan Gizi Nasional (BGN) bersama pemerintah daerah dan dinas kesehatan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memasok makanan ke sekolah tersebut.

Jika hasil investigasi menemukan adanya kelalaian atau pelanggaran terhadap standar operasional, pemerintah dapat memberikan tindakan tegas dan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan.

"Program sebesar MBG tidak boleh memberikan ruang bagi praktik yang mengabaikan keselamatan penerima manfaat," tutur Nurhadi.

Baca Juga: Kepala SPPG Jayapura Dicopot, BGN Temukan Dugaan Pelanggaran SOP pada Kasus Keracunan MBG

Selain menangani para korban, ia mendorong pemerintah melakukan audit keamanan pangan secara berkala terhadap seluruh dapur MBG di berbagai daerah.

Pengawasan tidak boleh hanya dilakukan setelah muncul kasus keracunan atau gangguan kesehatan. Pemeriksaan harus bersifat preventif untuk mencegah kejadian serupa.

Audit tersebut perlu mencakup pemeriksaan kualitas bahan makanan, sanitasi dapur, rantai distribusi hingga kompetensi petugas yang mengolah makanan.

"Pengawasan harus bersifat preventif, dengan pemeriksaan kualitas bahan makanan, sanitasi dapur, rantai distribusi, hingga kompetensi para petugas pengolah makanan. Kejadian serupa tidak boleh terus berulang di berbagai wilayah," ujar Nurhadi.

Ia menyebut MBG merupakan investasi besar bagi masa depan generasi Indonesia, sehingga aspek keamanan pangan harus menjadi fondasi utama program tersebut.

Baca Juga: Kepatuhan Prosedur Jadi Kunci Keamanan Pangan Program MBG

Komisi IX DPR akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Program MBG, agar memenuhi standar kesehatan masyarakat.

"Masyarakat harus mendapatkan jaminan bahwa makanan yang diberikan kepada anak-anak bukan hanya bergizi, tetapi juga aman untuk dikonsumsi," kata Nurhadi.