Peringkat Kemacetan Jakarta Turun, Bun Joi: Kenyataannya Macet Tetap Berulang

AKURAT.CO Anggota DPRD Provinsi Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Bun Joi Phiau, menanggapi hasil survei TomTom Traffic Index yang menempatkan Jakarta turun peringkat dari daftar kota termacet dunia.

Menurutnya, angka survei itu tidak serta merta mencerminkan kenyataan di jalanan ibu kota. Volume kendaraan kendaraan bermotor di Jakarta terus meningkat, bahkan pada jam sibuk jarak tempuh yang hanya tiga kilometer bisa menghabiskan berjam-jam.

"Alasannya jelas, mau Jakarta naik peringkat atau turun peringkatnya, kenyataannya kemacetan tetap berulang secara berkali-kali dan kondisinya sangat parah," kata Bun Joi saat dihubungi, Jumat (22/8/2025).

Baca Juga: Cegah Macet Makin Parah, Kontraktor Proyek Galian di Jakarta Harus Punya Rencana Darurat

Dia menegaskan, penurunan peringkat yang disebut sebagai kabar baik justru berbanding terbalik dengan situasi sehari-hari masyarakat. "Indeks tersebut boleh saja menunjukkan Jakarta lebih lancar, tapi buktinya Jalan TB Simatupang masih langganan macet," ujarnya.

Politikus PSI itu menyebut, sejumlah ruas jalan utama seperti Gatot Subroto, Mampang, Sudirman-Thamrin, hingga Rasuna Said tetap macet dari waktu ke waktu. Bahkan, beberapa wilayah seperti Mampang Prapatan mengalami kemacetan yang lebih parah.

"Ini seolah-olah mendesak Pemprov DKI untuk tidak terlena dengan pencapaian indeks di atas kertas. Masih ada tugas berat yang harus dikerjakan," jelasnya. 

Menurutnya, indikator keberhasilan penanganan kemacetan di ibu kota sebetulnya bisa dipantau dengan mudah oleh publik.

"Cukup buka aplikasi Google Maps, akan terlihat ruas jalan mana saja yang macet. Warnanya mulai merah sampai merah pekat. Itu jadi indikator nyata yang gampang dilihat," imbuhnya. 

Baca Juga: Anggota DPRD Singgung Proyek Galian Bikin Macet di Jakarta Makin Parah

Untuk itu, dia mengingatkan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta serius mencari solusi dan tidak setengah-setengah dalam penanganan masalah klasik ini. "Jangan sampai Jakarta terkesan berlangganan macet. Solusi harus dituntaskan, bukan tambal sulam," ujarnya.

Salah satu kunci pengendalian macet adalah pengembangan transportasi umum yang layak dan menjangkau kebutuhan warga. Dengan begitu, masyarakat terdorong meninggalkan kendaraan pribadi.

"Kalau fasilitas transportasi publik memadai, orang pasti akan memilihnya. Tapi pemerintah masih punya pekerjaan rumah besar untuk benar-benar membuat opsi transportasi ini lebih berkelanjutan," jelasnya.

Dia menambahkan, tanggung jawab mengurangi macet bukan hanya di pundak pemerintah, tetapi juga masyarakat Jakarta sendiri. "Masyarakat harus mau mencari opsi transportasi lain yang tidak bikin jalan makin padat," katanya.