Warga Melayu Batam Adukan Penyerobotan Lahan Adat ke Komisi III DPR

Paskalis Rubedanto | 26 Februari 2025, 20:05 WIB

AKURAT.CO Masyarakat adat Melayu Batam, Kepulauan Riau, mengadu ke Komisi III DPR terkait penyerobotan lahan seluas 30 hektare yang dilakukan sepihak oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Pengaduan mereka sampaikan dalam rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (26/2/2025).

Masyarakat adat diwakili oleh Ketua Saudagar Rumpun Melayu, Datuk Megat Rury Afriansyah, dan perwakilan dari Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau, Datuk Wira Maskur Tilawahyu, serta sejumlah tokoh adat melayu asal Rempang.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, dan dihadiri sejumlah anggota komisi.

Dalam kesempatan itu, Rury mengatakan, pihaknya menuntut keadilan lantaran sudah muak dengan perlakuan BP Batam yang merobohkan Hotel Purajaya secara sepihak. Tanpa ada surat resmi dari pengadilan.

Hotel Purajaya merupakan hotel pertama yang didirikan di Kota Batam dan memiliki sejarah penting dalam berdirinya Provinsi Kepulauan Riau.

Hotel tersebut juga dianggap sebagai simbol warga Melayu, lantaran desainnya yang sangat identik dan melekat dengan budaya Melayu di Kepulauan Riau.

"Kami berharap pimpinan Komisi III dapat memberikan sebuah kebijakan, akan memanggil eks Kepala BP Batam maupun perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam mafia lahan korporasi dari BP Batam tersebut," kata Rury.

Dia mengatakan, pengaduan ini dikarenakan minimnya itikad baik dari BP Batam untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Bahkan BP Batam tidak melakukan mediasi dengan masyarakat setempat dan pihak pemerintah daerah.

Rury juga menyebut bahwa warga adat Melayu seolah dijadikan sampah oleh BP Batam karena tidak didengar aspirasinya. Yang pada akhirnya berjuang sendiri untuk melindungi lahan adat.

"Jadi, kami di tanah kami sendiri, di tanah moyang kami sendiri seperti jadi sampah, jadi penonton. Padahal, kami juga ingin berpartisipasi dalam investasi. Khususnya lokasi kami itu adalah kawasan strategis nasional, sudah dijadikan kawasan strategis nasional oleh Presiden Jokowi. Kok tiba-tiba diserobot saja lahan kami," jelasnya.