Pimpinan MPR: Banjir Rob di Jakarta Utara Bukti Nyata Krisis Iklim

AKURAT.CO Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menilai banjir rob yang menerjang Jakarta Utara adalah bukti nyata krisis iklim yang semakin parah dan berdampak merugikan masyarakat.

Menurutnya, penanganan banjir rob tidak bisa lagi hanya mengandalkan tanggul tapi lebih dari itu, yakni harus menggunakan manajemen bencana menghadapi krisis iklim.

"Krisis iklim harus dihadapi dengan manajemen krisis kebencanaan. Apa yang terjadi di Jakarta Utara adalah kombinasi dari kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim dan penurunan tanah yang signifikan karena eksploitasi air tanah yang berlebihan. Bencana ini akan berulang kalau penanganannya hanya sekedar solusi sementara," kata Edy kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (21/12/2024).

Baca Juga: Jakarta Utara Kembali Digenangi Banjir Rob Hari Ini, 5 RT Terdampak

Untuk itu, Anggota Komisi XII DPR RI ini meminta, pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mengaktifkan protokol mitigasi bencana dalam mengantisipasi banjir rob di Jakarta Utara ini.

Menurut Eddy, protokol mitigasi bencana penting karena alarm krisis iklim ini bukan hanya mengancam warga Jakarta Utara, tapi menjadi ancaman bagi warga yang tinggal di pesisir di seluruh Indonesia.

"Hari ini terjadi di Jakarta Utara tapi sebenarnya dampak krisis iklim ini mengancam masyarakat Indonesia yang tinggal di pesisir karena kenaikan permukaan air laut yang sewaktu-waktu bisa menerjang dengan banjir rob," ujarnya.

"Di saat yang bersamaan banjir rob di Jakarta Utara, saudara kita di pesisir Indramayu juga mengalami bencana banjir rob yang berdampak pada ribuan warga disana. Jadi, banjir rob ini sudah menjadi dampak krisis iklim yang harus diatasi dengan manajemen krisis kebencanaan," lanjutnya.

Dia berharap, penanganan banjir rob menjadi perhatian pemerintah pusat di kementerian terkait dan tidak hanya diserahkan pada pemerintah daerah saja.

"Banjir Rob di Jakarta Utara dan daerah pesisir lainnya harus menjadi call to action bagi kementerian terkait dan pemerintah daerah bahwa penanganannya harus menggunakan manajemen krisis bencana karena dampaknya yang berpotensi terus meluas," ungkapnya.