Akurat Logo

Michael Sianipar Sebut Pemblokiran Akses Badan Hukum FFI Perkuat Keabsahan Kepengurusan Hasil KLB 2024

Dian Eko Prasetio | 17 November 2026, 14:38 WIB
Michael Sianipar Sebut Pemblokiran Akses Badan Hukum FFI Perkuat Keabsahan Kepengurusan Hasil KLB 2024
Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) yang sudah diberhentikan PSSI, Michael Victor Sianipar, saat bicara di mimbar Kongres Biasa FFI 2026 di Jakarta, Mei 2026. FFI.

AKURAT.CO, Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) periode 2024–2028, Michael Victor Sianipar, menilai keputusan Kementerian Hukum (Kemenkum) memblokir sementara akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) justru memperkuat keabsahan kepengurusan FFI hasil Kongres Luar Biasa (KLB) 2024.

Sikap kementerian tersebut dinilai menjadi bukti bahwa pergantian pimpinan federasi tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa melalui forum kongres.

Menurut Michael Sianipae, respons Kemenkum atas surat permohonan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) menegaskan bahwa perubahan data Ketua Umum FFI hanya dapat diproses secara sah apabila KLB telah dilaksanakan. Hal ini sekaligus menutup celah pengesahan pergantian pengurus melalui surat keputusan sepihak.

"Membaca rilis Kemenkum, di sana disebutkan Pimpinan PSSI bersurat mengajukan pergantian Ketua Umum, namun jawaban Kemenkum adalah pergantian Ketua Umum hanya dapat diproses kalau ada KLB," kata Michael Sianipar melalui keterangannya di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Baca Juga: Tindak Lanjuti Surat PSSI, Kemenkum Blokir Sementara Akses Badan Hukum FFI

Ia menegaskan bahwa mandat kepengurusan FFI yang dipimpinnya merupakan produk sah KLB 2024 dan tidak bisa dianulir di luar mekanisme Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.

Karena itu, Michael mengapresiasi penegasan Pemerintah mengenai pentingnya kepatuhan terhadap tertib administrasi badan hukum.

"Saya berterima kasih Kemenkum menyampaikan harus tertib administrasi. Tidak bisa ada pergantian Ketua Umum melalui secarik SK ilegal. Pergantian Ketua Umum harus melalui Kongres Luar Biasa," ujarnya.

Pertanyakan Dasar Pemblokiran Akses SABH FFI

Terkait pembatasan akses administrasi pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Michael merujuk pada Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2016.

Dalam ketentuan tersebut, pemblokiran akses badan hukum perkumpulan mensyaratkan adanya bukti pendaftaran gugatan sengketa atau permintaan resmi dari instansi pemerintah maupun penegak hukum.

Michael menyatakan pihaknya akan mengonfirmasi dasar pemblokiran yang diterapkan kementerian terhadap data FFI—yang kini tercatat dengan nama Asosiasi Futsal Indonesia.

Halaman:
Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.