Piala Dunia 2026: Buntut Spanduk Malvinas, Pemerintah Inggris Desak FIFA Hukum Pemain Argentina

AKURAT.CO Kemenangan 2-1 Argentina atas Inggris di babak semifinal Piala Dunia 2026 berbuntut panjang.
Pemerintah Inggris secara resmi mendukung desakan agar FIFA melakukan investigasi menyeluruh terhadap skuad Albiceleste terkait aksi provokatif pembentangan spanduk klaim wilayah Kepulauan Falklands atau yang juga disebut Pulau Malvinas.
Kantor Perdana Menteri Inggris di Downing Street menegaskan sikap mereka menyusul pernyataan Menteri Bisnis, Peter Kyle, yang mengutuk keras tindakan sang juara bertahan.
Kasus ini berpotensi mengguncang persiapan Argentina jelang laga final kontra Spanyol pada hari Minggu nanti.
Aksi para penggawa Argentina pasca-laga dinilai telah mencederai sportivitas dan melanggar aturan ketat turnamen terkait pesan bermuatan politik.
Menanggapi hal tersebut, juru bicara Downing Street melempar pernyataan mendalam.
"Piala Dunia mungkin bukan milik kami, tetapi Kepulauan Falklands pastinya adalah milik kami. Komitmen kami terhadap Falklands tidak akan pernah goyang," kata juru bicara resmi Pemerintah Inggris dikutip The Guardian.
Pihak Downing Street menambahkan bahwa meskipun keputusan sanksi sepenuhnya berada di tangan FIFA, mereka sepakat bahwa tindakan skuad Argentina merupakan bentuk pelanggaran nyata.
Bahkan, desakan lebih ekstrem datang dari Pemimpin Partai Demokrat Liberal, Ed Davey, yang menuntut FIFA untuk langsung menskors para pemain Argentina yang terlibat agar tidak bisa tampil di laga final.
Pasal 34.3 dalam regulasi Piala Dunia melarang keras segala bentuk tampilan pesan atau slogan politik oleh pemain, baik sebelum, selama, maupun sesudah pertandingan.
Kasus ini bukan yang pertama bagi Argentina, pada tahun 2014 silam, mereka pernah dijatuhi sanksi denda oleh FIFA setelah membentangkan spanduk serupa dalam laga persahabatan kontra Slovenia.
Thomas Tuchel Pasang Badan, Tegaskan Tak Menyesal Atas Kekalahan Inggris
Kekalahan dramatis ini langsung menghadirkan gelombang kritik tajam terhadap taktik yang diterapkan oleh pelatih Inggris, Thomas Tuchel.
Eks juru taktik Bayern Munchen itu dikritik karena membuat permainan The Three Lions menjadi terlalu pasif setelah sempat unggul terlebih dahulu.
Menanggapi hujan kritik tersebut, Thomas Tuchel memilih pasang badan dan bertanggung jawab penuh, meski ia menolak narasi adanya "kutukan" bagi timnas Inggris.
"Saya tidak terlalu percaya pada takhayul :kutukan Inggris" atau sejenisnya. Kegagalan ini terjadi di momen, pelatih, pemain, dan situasi yang berbeda-beda," jelas Tuchel.
Ia mengakui anak asuhnya kehilangan momentum akibat kurang aktif dalam mengalirkan bola.
Namun, ia menegaskan sama sekali tidak menyesali keputusan taktis yang telah diambilnya di pinggir lapangan.
"Yang merugikan kami hari ini adalah kami tidak cukup aktif dalam struktur permainan apa pun. Beginilah cara saya menganalisis laga dan saya bertanggung jawab penuh. Untuk saat ini, tidak ada penyesalan," kata Tuchel.
Dengan hasil ini, Inggris harus puas bertarung di perebutan tempat ketiga melawan Prancis, sementara Argentina melenggang ke partai puncak melawan Spanyol di bawah bayang-bayang ancaman sanksi FIFA.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 1Tidak Semua Pengabdian Berujung Bintang, Hormat untuk Kolonel Edward Sitorus
- 2Dua Jenderal TNI AD Dinilai Memenuhi Syarat Jadi Calon Panglima TNI, Siapa Saja?
- 3Cara Login dan Mengisi Aplikasi Sahabat KBC Kemenag untuk Guru dan Murid
- 4Denmark Terbuka: Kena Kartu Merah di Semifinal, Fajar/Fikri Minta Peraturan Baru Time Clock Ditinjau Ulang
- 5Tudingan Ijazah Palsu Dirinya dan Gibran Terus Bergulir, Jokowi: Berpotensi Pengalihan Isu
- 6Dorongan Hak Angket Ijazah Gibran Menguat, Jokowi Mulai Panik?
- 7Boyamin Duga Nusron Wahid ke Malaysia Usai Menghindari Panggilan KPK
- 8Prediksi Skor Roma vs Genoa 18 Oktober 2026: Giallorossi Diunggulkan
- 9Presiden Prabowo Terima Kunjungan Sekjen PBB António Guterres di Hambalang
- 10Survei PPI: Mayoritas Publik Puas dengan Kinerja Pemerintah dan Presiden Prabowo







