News

Zulhas Minta Ketua KPK Dorong Penghapusan Presidential Threshold 20%

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengajak KPK untuk menghapus atau meniadakan presidential threshold 20 persen.


Zulhas Minta Ketua KPK Dorong Penghapusan Presidential Threshold 20%
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan di Gedung Dewas KPK, Jakarta, Rabu (25/5/2022). (AKURAT.CO/Fajar Rizky Ramadhan)

AKURAT.CO Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengajak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menghapus atau meniadakan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) 20 persen.

Menurutnya, hal itu selain membebani partai untuk maju dan mengusung calon presiden dan wakil presiden, juga bisa menjadi bagian rawan yang berujung korupsi. Sebab, adanya transaksional antar partai politik.

"Tadi saya sampaikan, Pak Ketua tolong KPK juga mendorong, karena ini tanggung jawab kita bersama agar ya syarat-syarat itu harus ditiadakan," ucap Zulhas pada awak media di Gedung Dewas KPK, Jakarta, Rabu (25/5/2022).

baca juga:

Zulhas menilai adanya ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden 20 persen membuat Pemilu menjadi tidak demokratis. Indonesia sendiri merupakan negara demokrasi, namun adanya hal itu, menurutnya demokrasi belum sempurna.

"Iya, kan kita itu demokratis tapi kan kalau disyarat, enggak demokratis dong, kurang nanti maju bupati masih 20 persen ama gubernur mssih 20 persen itu jadi transaksional kita," ungkapnya.

Selain itu, Zulhas juga mengajukan usulan agar kampanye partai politik dibiayai oleh negara. Menurutnya, masa kampanye pun tidak perlu terlalu lama.

"Kampanye itu jangan lama-lama, ngapain kampanye itu sampe lima bulan, cukup dua minggu, tapi dibiayai oleh pemerintah dong, tv-nya iklannya, gitu ya," ujarnya.

Selain itu, Zulhas juga menyampaikan adanya keberatan terkait kewajiban partai dalam membayarkan upah para saksi Pemilu dalam proses pemungutan suara. Zulhas berharap, para saksi Pemilu yang bertugas agar dibiayai oleh negara.

"Yang memberatkan target politik itu kan saksi, nah kami terima kasih sebetulnya sudah diusulkan KPK dulu, saksi dibiayai negara, sudah diusulkan negara," tuturnya.