News

Yusril Ihza Mahendra Jadi Kuasa Hukum Moeldoko, Rachland Nashidik Ungkit Pernyataan Ini

Rachlan Nashidik seolah tidak terima pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra ikut berpolemik dalam sengketa Partai Demokrat.


Yusril Ihza Mahendra Jadi Kuasa Hukum Moeldoko, Rachland Nashidik Ungkit Pernyataan Ini
Rachland Nashidik dan Rocky Gerung ([email protected])

AKURAT.CO, Politisi Partai Demokrat Rachlan Nashidik seolah tidak terima pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra ikut berpolemik dalam sengketa Partai Demokrat kubu Moeldoko dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Yusril diketahui menjadi kuasa hukum Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko dalam sengketa gugatan AD/ART Partai Demokrat.

Rachland menilai langkah Yusril menjadi kuasa hukum kubu Moeldoko merupakan bentuk inkonsistensi. Dia kemudian mengungkit pernyataan Yusril yang menyebut dirinya netral dalam isu upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat.

"Skandal hina pengambilalihan paksa Partai Demokrat oleh unsur Istana, yang pada kenyataannya dibiarkan saja oleh Presiden, pada hakikatnya adalah sebuah krisis moral politik, dan orang yang mengambil sikap netral dalam sebuah krisis moral, sebenarnya sedang memihak pada si kuat dan si penindas," tutur Rachland dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/9/2021).

Rachland kemudian mengutip pernyataan Yusril bahwa kini terdapat kekosongan hukum berupa ketiadaan otoritas negara untuk menguji kesesuaian AD/ART partai politik dengan Undang-undang. Atas dasar itu, Yusril mendesak Mahkamah Agung agar mengklaim kewenangan tersebut dan menguji AD/ART Partai Demokrat.

"Tapi harapan agar partai partai politik di Indonesia menjadi partai politik modern, ada pada semua pihak. Justru karena itu, andai benar Yusril peduli, maka ia harus memeriksa AD/ART semua partai, bukan cuma Demokrat," ungkapnya.

Dalam keperluan itu, kata Rachlan, Yusril bisa saja memilih bertindak sebagai ahli tata negara yang berjuang dengan sepenuhnya tanpa pamrih, kecuali untuk keperluan ilmu pengetahuan. Misalnya mendorong legislative review terhadap UU Partai Politik agar kekosongan hukum yang dia sebut bisa dibahas para legislator dan hasilnya akan berdampak pada semua partai.

"Tapi tidak, Ia justru secara spesifik dan selektif menyoal AD/ART Partai Demokrat. Melewatkan secara sengaja AD/ART partai partai politik anggota koalisi pemerintah," katanya.

Padahal, faktanya, ada partai anggota koalisi pemerintah yang memiliki struktur majelis tinggi, namun dengan kekuasaan yang bahkan jauh lebih besar, yakni berwenang membatalkan semua keputusan Dewan Pengurus. Yusril, bila meneliti, pasti juga akan menemukan AD/ART partai lain pendukung Jokowi yang mengatur KLB hanya bisa diselenggarakan atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

"Jadi kenapa hanya Demokrat? Jawabnya, karena Yusril memihak Moeldoko dan mendapat keuntungan dari praktek politik hina yang dilakukan Kepala Staf Kepresidenan pada Partai Demokrat. Padahal sebagai advokat, Yusril sebenarnya bisa menolak menjadi Kuasa Hukum Moeldoko tanpa berakibat pupusnya akses Moeldoko pada keadilan. Moeldoko bukan orang miskin. Duitnya mampu membeli jasa advokat lain," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, dalam keterangan resminya, Kamis (23/9/2021), Yusril dan Yuri mengatakan langkah menguji formil dan materiil AD/ART Parpol merupakan hal baru dalam hukum Indonesia. Keduanya mendalilkan Mahkamah Agung berwenang menguji AD/ART parpol karena AD/ART dibuat oleh sebuah parpol atas perintah undang-undang dan delegasi yang diberikan Undang-Undang Partai Politik.

"Nah, kalau AD/ART parpol itu ternyata prosedur pembentukannya dan materi pengaturannya ternyata bertentangan dengan undang-undang, bahkan bertentangan dengan UUD 1945, maka lembaga apa yang berwenang untuk menguji dan membatalkannya?" kata Yusril.

"Sebagai advokat, kami bekerja secara profesional sebagai salah satu unsur penegak hukum di negara ini sesuai ketentuan UU Advokat. Bahwa ada kubu-kubu tertentu di Partai Demokrat yang sedang bertikai, kami tidak mencampuri urusan itu. Urusan politik adalah urusan internal Partai Demokrat. Kami fokus kepada persoalan hukum yang dibawa kepada kami untuk ditangani," tuturnya.[]