AKURAT.CO, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD tidak bisa berbuat banyak ketika mantan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab diadili atas berbagai kasus.
Mahfud mengaku tidak bisa mengintervensi hukum. Sebab, dirinya bukanlah seorang hakim.
"Kadang kala orang mengatakan 'Pak Mahfud kok diam saja', lah saya kan bukan hakim. Beda kalau saya dulu hakim MK, saya bisa. Ini orang sudah ke pengadilan, lalu hakimnya diberi fakta oleh polisi, oleh jaksa. Lalu hakim menganalisis mencari bukti-bukti lain, lalu memutus seperti itu," kata Mahfud saat berdialog dengan Didik Junaidi Rachbini dalam video yang ditayangkan di Twitter, dikutip Kamis (29/9/2021).
baca juga:
Kendati menjabat Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, namun Mahfud mengaku dirinya tak mau terlibat dalam kasus-kasus hukum sebagaimana yang terjadi pada Rizieq.
"Kalau bagi saya pandangan hukum bagi saya itu, biarlah putusan pengadilan berjalan," tuturnya.
Bagi Mahfud, status hukum Rizieq sudah jelas. Vonis 8 bulan penjara untuk kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat dari hakim kepada Rizieq merupakan keputusan pegadilan.
"Status hukum Habib Rizieq sekarang dia terpidana dalam satu tindakan hukum yang dibuktikan di pengadilan. Keluhan orang itu kok sepertinya nggak adil. Itu kan pengadilan ya saya selalu mengatakan kita kan terserah hakim sajalah, lalu saya tidak ingin konversi ke hukum," kata Mahfud.
Mahfud memang tidak mengintervensi perkara Rizieq di pengadilan. Namun, di luar masalah hukum, seperti kepulangannya dari Arab Saudi, Mahfud mengaku ikut mengatur.
"Tapi pada waktu itu HRS itu malah ngirim mengeluarkan video saya nggak mau dipulangkan oleh pemerintah yang zalim. Ya terus disuruh sendiri pulang saya juga yang ngawal pulang. Ndak boleh dijemput? Boleh saya bilang, yang penting diantar ke Petamburan boleh. Habis itu saya ngajak ayolah kita atur negara Indonesia ini, atur bersama sama mari kita ngobrol," katanya.
