News

Yohana: Jika Menteri Susi Tenggelamkan Kapal, Saya Juga Ingin Tenggelamkan Mafia Penjual Manusia


Yohana: Jika Menteri Susi Tenggelamkan Kapal, Saya Juga Ingin Tenggelamkan Mafia Penjual Manusia
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise (AKURAT.CO/Oktaviani)

AKURAT.CO * Umumnya korban perdagangan orang itu berlatar belakang keluarga miskin. Mereka tergiur iming-iming pelaku perdagangan orang yang menyebutkan dengan bekerja di luar negeri kelak akan mendapatkan penghasilan yang besar.
* Pemberdayaan perempuan merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Perempuan yang berdaya dapat berkontribusi memajukan ekonomi keluarga di desa sendiri sehingga mereka tidak akan tergiur ketika diming-imingi kerja di luar negeri, apalagi yang prosesnya tidak jelas.
* Orangtua di rumah juga mesti meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak mereka, apalagi di era internet.

***

Kesedihan tergambar dari raut wajah 275 perempuan yang ditemui Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise di tempat penampungan korban imigran di Dubai pada hari itu.

baca juga:

Sebagian dari mereka menangis tersedu-sedu. Tenaga kerja yang diberangkatkan secara tak prosedural itu memohon kepada Yohana agar mau membantu membawa pulang ke kampung halaman. Mereka tak tahu lagi harus kemana selain meminta bantuan pemerintah maupun lembaga sosial yang bergerak di bidang kemanusiaan.

Kaum hawa yang umumnya berlatar belakang keluarga miskin itu terperangkap setelah termakan bujuk rayu untuk kerja di luar negeri dengan iming-iming penghasilan menjanjikan.

“Saya bicara secara langsung kepada mereka, mengapa sampai bisa terjebak di sini? Karena terlalu percaya iming-iming akan kerja di luar negeri,” kata Yohana di Jakarta beberapa waktu yang lalu.

Yohana: Jika Menteri Susi Tenggelamkan Kapal, Saya Juga Ingin Tenggelamkan Mafia Penjual Manusia - Foto 1
Menteri PPPA Yohana Yembise. AKURAT.CO/Maidian Reviani

Umumnya, para pekerja perempuan yang ditemui Yohana hari itu berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. 

Yohana tidak bisa langsung memenuhi permintaan para korban saat itu juga. Sebab, ada proses yang mesti dilewati.

“Saya bilang seandainya saya datang dengan pesawat saya sendiri yang besar, saya bawa kalian semua pulang. Ada yang bermasalah sama hukum, ada yang sudah bekerja berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun ada sampai 10 tahun belum digaji, masih bertahan juga. Nah ini masalah,” kata dia.

Kasus serupa juga ditemukan Yohana ketika mengunjungi tempat-tempat penampungan imigran di negeri lain, seperti Malaysia, Hongkong, dan Singapura.

Yohana menegaskan masalah ini merupakan masalah serius.

Umumnya korban perdagangan orang itu berlatar belakang keluarga miskin. Mereka tergiur iming-iming pelaku perdagangan orang yang menyebutkan dengan bekerja di luar negeri kelak akan mendapatkan penghasilan yang besar.

Untuk memulangkan korban human trafficking, dia berkoordinasi dengan instansi terkait. Setelah itu, semampu mungkin mengadakan pelatihan-pelatihan di daerah-daerah supaya mereka yang punya penghasilan jangan lagi tergiur iming-iming kerja ke luar negeri, apalagi secara ilegal.

***

Suatu hari, seorang bule datang ke Bali sebagai turis. Di salah satu desa di Pulau Dewata, bule mendekati anak-anak dan perempuan-perempuan muda dengan cara menawari belajar bahasa Inggris.
Setelah mendapatkan murid, awal-awalnya memang terjadi proses belajar. Tetapi lama kelamaan, di situ terjadi pelecehan seksual dan lebih buruk lagi, dijual ke luar negeri.

“Dia mengajak siswa atau siswi SMP, SMA yang baru pulang sekolah mampir di rumahnya untuk ngajar Bahasa Inggris. Tapi pada saat mengajar Bahasa Inggris itulah terjadi pelecehan seksual, tindak pidana perdagangan orang. Ini terjadi,” kata Yohana.

Belakangan terungkap bule itu seorang buronan polisi di negaranya.

Kasus semacam itu bisa terjadi, kata Yohana, karena sebagian orangtua begitu saja percaya dengan orang asing dan membiarkan anaknya didekati bule-bule tidak dikenal.

Selain latar belakang keluarga miskin, faktor lain yang bisa mendorong terjadinya perdagangan orang adalah perceraian.

Seperti kasus pekerja ilegal tergiur janji-janji manis kerja di luar negeri karena di kampung halaman perempuan yang menjadi single parent itu kesulitan memenuhi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, terutama anak.

Yohana: Jika Menteri Susi Tenggelamkan Kapal, Saya Juga Ingin Tenggelamkan Mafia Penjual Manusia - Foto 2
Data KPAI terkait korban TPPO yang melapor dari 20. Dok: KPAI

“Isu ini merupakan salah satu isu trans internasional crime, isu nasional, isu internasional, karena ini masalah yang serius, serius crime, yang mana kita harus tangani bersama. Kita harus bekerja keras, sosialisasi, edukasi itu harus ada.”

Pemberdayaan perempuan merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Perempuan yang berdaya dapat berkontribusi memajukan ekonomi keluarga di desa sendiri sehingga mereka tidak akan tergiur ketika diming-imingi kerja di luar negeri, apalagi yang prosesnya tidak jelas.

Dalam laman Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak disebutkan The Financial Action Task Force pada 2018 mencatat secara global terdapat lebih dari 40 juta korban perdagangan dan penyelundupan manusia ke luar negeri.

Korban dieskploitasi di dalam berbagai sektor usaha dan kasus ini menjadi kejahatan ketiga terbesar di dunia dengan perputaran transaksi keuangan sebesar lebih dari 150 juta dollar Amerika Serikat.

Dalam acara Asia Pacific Group on Money Laundering, Human Trafficking and People-Smuggling Workshop, 8-10 April 2019 di Bandung, disepakati bahwa kasus perdagangan dan penyelundupan manusia merupakan tindak kejahatan kemanusiaan yang harus jadi perhatian serta komitmen bersama untuk mengatasinya (Kemenpppa).

***

Menyaksikan fenomena human trafficking yang terjadi, Yohana mengaku tak mudah memberantasnya. Sebab, tak hanya mafia di luar negeri yang bermain, oknum pejabat pemerintah pun ikut bermain untuk melancarkan praktik perdagangan orang. Ditambah lagi, tingkat kesadaran orangtua tentang human trafficking yang masih rendah.

“Karena ini ada banyak calo-calo juga sampai bagaimana kepala desa itu juga tergiur dengan memberikan memberikan persetujuan dengan membuat KTP yang tadinya anak-anak dinaikkan umurnya ke dewasa. Jadi rekayasa begitu banyak yang dibuat oleh pemerintah, ini pemerintah kita sendiri. Jadi mulai dari desa saja sudah begitu apalagi orangtua, orangtua ikut-ikutan aja. Semua ujung-ujungnya uang.”

Untuk menyikapi persoalan tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hanya bisa melakukan koordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, dan instansi-instansi terkait.

Yohana: Jika Menteri Susi Tenggelamkan Kapal, Saya Juga Ingin Tenggelamkan Mafia Penjual Manusia - Foto 3
Ilustrasi. AKURAT.CO/Ryan

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak leluasa bergerak, apalagi hanya diberi anggaran kurang dari Rp1 triliun.

“Tidak seperti kementerian-kementerian besar lainnya. Kadang saya cemburu lihatnya ya kementerian lain punya uang sampai triliunan, kalau saya tidak sampai satu triliun. Jadi kalau terjadi sesuatu tentang perempuan, nanti yang dicari mana itu Ibu Yohana, pasti larinya ke saya. Terbatas saya untuk bergerak,” ujar dia.

“Saya ingin sekali tangkap-tangkap mafia ini, seperti Ibu Susi (Menteri Susi Pudjiastuti) tenggelamkan kapal, saya juga ingin tenggelamkan mafia,” Yohana menambahkan.

Yohana sebenarnya ingin sekali seperti kementerian di negara tetangga, Filipina misalnya. Di negeri itu, tingkat human traffickingnya tidak banyak seperti di Indonesia karena semua instansi terkait terlatih.

“Filipina orang-orangnya sudah terlatih semua, walaupun mereka juga ada human trafficking, tapi isunya tidak terlalu besar seperti Indonesia.”

***

Dalam menangani kasus-kasus perdagangan orang, di tingkat nasional dan daerah sudah dilakukan sinergis antara anggota Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Sejak tahun 2018, Gugus Tugas ini, antara lain sudah menangani kasus 11 perdagangan perempuan Indonesia ke Tiongkok dengan modus pengantin pesanan. Pemulangan dan pencegahan calon pekerja migran Indonesia ilegal juga masih terus dilakukan.

Gugus Tugas itu juga berperan memberikan pelatihan kepada korban supaya kelak tidak kembali menjadi target.

“Kami hanya bisa melakukan pencegahan, jadi kami hanya bisa melakukan edukasi, sosialisasi. Di grassroot, kami berkoordinasi dengan gugus tugas di daerah, masyarakat LSM, community watch di desa membantu kami sosialisasi sehingga masyarakat sadar. Termasuk di kantung-kantung traffickingnya tinggi,” kata Yohana.

Yohana menyontohkan apa yang dilakukan pemerintah Nusa Tenggara Timur – daerah yang banyak ditemukan kasus perdagangan orang.

Provinsi itu kini sudah membentuk satuan tugas di desa-desa untuk mencegah human trafficking yang bermula dari desa.

Yohana: Jika Menteri Susi Tenggelamkan Kapal, Saya Juga Ingin Tenggelamkan Mafia Penjual Manusia - Foto 4
Siapa saja bisa menjadi pelaku perdagangan manusia. Dok: KPAI

Provinsi itu juga telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang. Pasal 3 menyebutkan perlindungan kepada setiap anggota masyarakat dari upaya menjadikannya obyek komersial untuk diperdagangkan.

“Jadi, barang siapa yang terlibat dalam TPPO akan dikenakan sanksi dan itu sudah terjadi dan sudah berjalan di NTT,” ujarnya.

Upaya lain yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mencegah terjadinya human trafficking yaitu membuat nota kesepahaman dengan sembilan kementerian lain, di kantor Kementerian Luar Negeri, Selasa 23 Agustus 2016.

Dalam MoU, ada lima bidang kerjasama, yakni identifikasi bersama, penanganan korban, kegiatan pencegahan bersama, pertukaran data, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

“Supaya bisa mengembalikan korban dari luar negeri dan supaya barang siapa mereka yang mau bekerja di luar negeri harus dilakukan pelatihan yang betul-betul maksimal terutama dengan keadaan budaya yang ada di daerah-daerah di negara target termasuk bahasa yang mereka menukarkan, karena kadang-kadang bahasa ini yang menyebabkan sehingga terjadi banyak masalah di luar negeri,” kata dia.

Tetapi Yohana kembali mengingatkan salah satu faktor penyebab terjadinya perdagangan orang adalah tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah.

Itu sebabnya, dia mengajak semua elemen masyarakat meningkatkan pengawasan untuk menyelamatkan perempuan dan anak.

Dia juga mengajak kaum laki-laki berpartisipasi, salah satunya membuat kampanye melindungi perempuan.

“Kami mohon agar partisipasi laki-laki harus ada. Dalam kementerian kami sudah mulai memasukkan partisipasi laki-laki. Saya katakan kepada staf-staf saya di kementerian, kita hanya membuang uang, membuang uang untuk perempuan dan anak, tapi tidak akan pernah ada perubahan, maka dari itu partisipasi laki-laki harus dimasukkan,” kata dia.

Orangtua di rumah juga mesti meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak mereka, apalagi di era internet.

“Generasi milenial cenderung melihat dunia dengan cara yang berbeda, borderless, semua kini serba digital. Kita semua harus bersinergi dalam upaya melindungi generasi milenial dengan ide kreatif dan inovatif,” ujarnya.

“Kami bersyukur kami bisa menurunkan tingkat keterlibatan anak muda terutama perempuan muda yang tergiur diiming-iming bekerja di luar negeri. Dan juga di daerah lain kelihatannya sudah menurun kalau saya cek laporan kepala dinas seluruh Indonesia.” []

Baca juga:

Tulisan 1: Kami di Sana Bukan Dijadikan Istri, Tapi Diperbudak dan Disiksa: Kisah Korban Pengantin Pesanan

Tulisan 2: Banyak Korban Pengantin Pesanan di Cina Tak Bisa Berbuat Apa-apa, Selain Menunggu Bantuan

Tulisan 3: Mak Comblang Untung Besar dari Membodohi Orang Buat Dijadikan Pengantin Pesanan

Tulisan 4: Modus-modus Menjual Manusia, Waspadalah! Pengantin Pesanan Sedang Hangat-hangatnya

Tulisan 5: Pelaku Human Trafficking Harus Didenda Selangit Biar Kapok

Tulisan 6: Sampai Pertengahan Tahun Ini, 4.906 Orang Indonesia Jadi Korban Mafia Perdagangan Manusia

Tulisan 8: Interview Keira Shabrina: Buat yang Nikmati Human Trafficking, yang Paling Tepat Ya Hukuman Mati