Ekonomi

YLKI Serahkan Petisi Ke KPPU Bakal Usut Tuntas Kartel Minyak Goreng

YLKI Serahkan Petisi Ke KPPU Bakal Usut Tuntas Kartel Minyak Goreng
KPPU (Dok. KPPU)

AKURAT.CO, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyerahkan petisi kepada Komisi Pengawas Pesaingan Usaha (KPPU) terkait dorongan untuk mengusut dugaan kartel minyak goreng.

Petisi daring tersebut ditandatangani oleh 14.277 orang di change.org yang bertajuk "Penyerahan petisi bertajuk Langka dan Harganya Mahal, Usut Tuntas Dugaan Kartel Minyak Goreng!"

Direktur Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan petisi itu dibuat karena masyarkat menjerit kenaikan harga minyak goreng sejak akhir tahun 2021.

baca juga:

Ia mengatakan sejak itu hingga saat ini harga minyak goreng kunjung belum turun. Untuk itu ia menduga ada praktik persaingan tidak sehat untuk produk minyak goreng tersebut.

Hal ini juga diperkuat ketika pemerintah menerapkan kebijakan harga eceran tertinggi (HET). Dimana ketika HET dilaksanakan malah pasokan minyak goreng tiba-tiba menurun drastis.

"Petisi ini seperti vaksin booster untuk mendorong KPPU agar melakukan tindakan signifikan untuk membongkar dugaan kartel. Kami yakin KPPU memiliki perhatian terhadap hal ini tapi akan lebih cepat lagi kalau ada booster berupa petisi online," Kata Tulus lewat konfrensi pers di kantor KPPU, Selasa (26/4/2022).

Untuk itu dengan petisi tersebut, ia berharap KPPU dapat mengusut kasus kartel minyak goreng tersebut sesuai UU Anti Monopoli dan persaingan tidak sehat.

"Jangan segan segan untuk mencabut izin ekspor mereka, supaya bisa memprioritaskan konsumsi domestik atau bahkan mencabut izin usahanya," ujar Tulus.

Sebelumnya. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sejak dimulainyaproses penyelidikan pada 30 Maret 2022,  telah melayangkan 37  panggilan pada minggu lalu kepada berbagai pihak yang berkaitan dengan dugaan persaingan usaha tidak sehat di produksi dan pemasaran minyak goreng. 

Pihak-pihak tersebut meliputi produsen (20 panggilan), perusahaan pengemasan (5 panggilan), distributor (8 panggilan),dua asosiasi, pemerintah, dan Lembaga konsumen.

Dari sejumlah panggilan ke produsen, baru 4 (empat) produsen yang hadir memenuhi panggilan KPPU, yakni PT Multi Nabati Sulawesi, PT Agro Makmur Raya, PT PMI, dan PT Permata Hijau Sawit. Beberapa produsen tidak hadir memenuhi panggilan, yaitu PT Sari Dumai Sejati, PT Nagamas Palmoil Lestari dan PT Nubika Jaya. 

Namun, PT Nagamas Palmoil Lestari dan PT Nubika Jaya sudah dijadwalkan kembali dan akan diperiksa minggu depan. Beberapa produsen lain turut diperiksa minggu depan, yaitu PT IP, PT Nagamas Palmoil Lestari, PT Sinar Alam Permai, PT Asianagro Agungjaya, PT SON dan PT AIP.KPPU juga melayangkan 3 (tiga) surat panggilan kedua kepada pihak yang dinilai tidak kooperatif dalam penyelidikan, yakni PT Energi Unggul Persada (perusahaan pengemasan),PT Asianagro Agungjaya (produsen), dan PT Sinar Alam Permai (produsen). Dalam hal parapihak tidak memenuhi panggilan KPPU maksimal 3 (tiga) kali panggilan, KPPU dapat menyerahkan penolakan untuk diperiksa tersebut kepada Penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Lebih lanjut, sesuai dengan kerja samaformal yang dimiliki KPPU dengan Kepolisian Negara RI (POLRI), KPPU juga dapat memintabantuan Penyidik POLRI untuk menghadirkan para pihak.

Sebagai informasi, KPPU telah mulai melakukan penyelidikan atas kasus minyakgoreng melalui nomor register No. 03- 16/DH/KPPU.LID.I/III/2022 tentang Dugaan Pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 (UU 5/99) terkait Produksi dan Pemasaran Minyak Goreng di Indonesia sejak 30 Maret 2022 dan akan dilaksanakan selama 60 (enam puluh) hari kedepan dengan agenda permintaan keterangan para terlapor, saksi, dan ahli serta pemintaan surat dan atau dokumen yang dibutuhkan. Penyelidikan tersebut dilaksanakan atas 3 (tiga) dugaan pasal pelanggaran, yakni pasal 5 (penetapan harga), pasal 11 (kartel), dan pasal 19huruf “c” (penguasaan pasar melalui pembatasan peredaran barang/jasa).

Untuk itu, KPPU kembali meminta para pihak yang berkaitan dengan proses penyelidikan tersebut, bersikap kooperatif dalam memenuhi panggilan dan tidak menolak untuk diperiksa, atau menolak memberikan informasi yang diperlukan, atau menghambat proses penyelidikan yang ada.[]