News

YLKI Ragu Perpanjangan PPKM Darurat Bisa Tekan Kasus Covid-19 di Indonesia

YLKI menyangsikan perpanjangan PPKM Darurat hingga 25 Juli 2021 akan berkontribusi signifikan terhadap pengendalian transmisi virus di masyarakat.

YLKI Ragu Perpanjangan PPKM Darurat Bisa Tekan Kasus Covid-19 di Indonesia
Tulus Abadi YLKI (Dokumen Tulus Abadi)

AKURAT.CO, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyangsikan perpanjangan PPKM Darurat hingga 25 Juli 2021 akan berkontribusi signifikan terhadap pengendalian transmisi virus di masyarakat. 

Menurut Ketua YLKI Tulus Abadi, perpanjangan waktu selama lima hari itu tak menggambarkan upaya sungguh-sungguh mengendalikan virus Covid-19. 

"Kalau perpanjangannya cuma lima hari ke depan sampai tanggal 25 Juli, kami juga meragukan itu akan efektif ya," katanya di Jakarta, Kamis (22/7/2021). 

baca juga:

Dia mengatakan, jika merujuk teori para epidemiolog, perpanjangan PPKM Darurat mestinya berlangsung sampai Agustus.

Sementara bila mengacu pada penanganan tsunami Covid-19 di India, pemerintah di lndia membutuhkan waktu satu setengah bulan untuk menurunkan kasus dengan cara lockdown. 

"Kalau menurut para epidemiolog, perpanjangan PPKM Darurat itu setidaknya sampai dengan pertengahan Agustus 2021. Dan kalau mengacu kepada India, yang menerapkan lockdown lebih ketat dibanding PPKM Darurat itu memerlukan waktu satu setengah bulan utk mengendalikan Covid-19 dari 440 ribu menjadi 40 ribu," katanya.

Karenanya, dia khawatir relaksasi PPKM Darurat justru kontraproduktif dengan upaya pengendalian kasus Covid-19 di dalam negeri. Relaksasi pengetatan sosial justru membuat upaya pengendalian transmisi virus di masyarakat semakin jauh meninggalkan harapan. 

"Sehingga kalau ini PPKM Darurat yang direlaksasi, maka kami khawatir upaya mengendalikan Covid-19 itu menjadi jauh panggangan dari api," katanya. 

Dia menambahkan, pemerintah juga cenderung tidak konsisten dengan kebijakan pengendalian Covid-19. Pergantian istilah dari PPKM Darurat ke PPKM level 4 juga disertai pelonggaran. Termasuk diantaranya pelonggaran terhadap kasus Covid-19.