Ekonomi

YLKI: Polemik Pajak Pulsa dkk Bukti Buruknya Komunikasi Pemerintah ke Masyarakat!

Isu soal aturan pungutan pajak pulsa, voucher dan token listrik jadi bukti buruknya komunikasi publik pemerintah kepada masyarakat


YLKI: Polemik Pajak Pulsa dkk Bukti Buruknya Komunikasi Pemerintah ke Masyarakat!
Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) , Tulus Abadi. (Rizal Mahmuddhin)

AKURAT.CO, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi buka suara terkait terbitnya peraturan tentang penghitungan dan pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) terkait penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucher yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 6/PMK.03/2021 yang berlaku mulai tanggal 1 Februari 2021.

Tulus Abadi memberikan dua catatan terhadap kebijakan tersebut. Pertama, menunjukkan buruknya komunikasi publik pemerintah kepada masyarakat sehingga isu kenaikan ini tidak dipahami secara utuh sesuai kebijakannya.

"Sehingga masyarakat bisa jadi salah persepsi atau memang pemerintah memiliki niat menaikkan pajak voucher, pulsa dan token listrik kepada masyarakat," jelasnya kepada Akurat.co, Senin (1/2/2021).

baca juga:

Lalu yang kedua, lanjut Tulus, ketika pemerintah membantah bahwa kebijakan ini hanya untuk penyederhanaan sistem dan tidak berdampak adanya kenaikan namun sejatinya menurutnya formulasi ini tentu akan tetap berdampak ke konsumen akhir. Sebab beban yang tadinya ditanggung oleh distributor akan ditransfer kepada konsumen.

"Boleh jadi Menkeu dan Dirjen Pajak membantah bahkan menjamin bahwa kebijakan tersebut lebih merupakan perubahan formulasi ke arah penyederhanaan. Namun perubahan formulasi tersebut bisa jadi akan berdampak pada harga pada konsumen akhir," terangnya.

"Ini yang saya kira pemerintah harus lebih transparan kepada masyarakt tentang perubahan formulasi ini sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat," tukasnya.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menyatakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 06/2021 terkait pemungutan pajak atas penjualan pulsa/kartu perdana, voucer, dan token listrik sesungguhnya tidak perlu terjadi polemik dan kontroversi. Sebab, ini menguntungkan publik dan negara.

“Jadi sesungguhnya tak perlu terjadi polemik dan kontroversi. Ini hal yang biasa, bahkan menguntungkan publik dan negara,” katanya dalam cuitan di akun Twitter @prastow yang dikutip Akurat.co di Jakarta, Sabtu (30/1/2021).

Yustinus juga menyebutkan pemungutan pajak disederhanakan hanya pada distributor besar sehingga meringankan distributor biasa dan para pengecer.