News

YLBHI: Permenkominfo 5/2020 Ancam Kebebasan Berekspresi dan Keamanan Data Pribadi

YLBHI: Permenkominfo Nomor 5 tahun 2020 berpotensi mengancam kebebasan individu masyarakat, khususnya pengguna internet.


YLBHI: Permenkominfo 5/2020 Ancam Kebebasan Berekspresi dan Keamanan Data Pribadi
Ilustrasi akses internet. (pixabay.com/usa-reiseblogger)

AKURAT.CO Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyatakan, Permenkominfo Nomor 5 tahun 2020 berpotensi mengancam kebebasan individu masyarakat, khususnya pengguna internet. 

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua YLBHI Era Sari saat menjadi narasumber dalam acara webinar bertajuk "Internet Safety For Women Human Right Defenders" yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube Jakarta Feminist, Jakarta, Minggu (28/11/2021). 

Eka mengatakan, pengaturan penggunaan internet secara umum tidak berusaha melindungi hak dasar atau hak asasi warga negara. Akan tetapi lebih kepada paradigma pembatasan dan tafsir tunggal. 

Lebih lanjut, spesifik tentang Permenkominfo 5/2020, Eka mengatakan, peraturan tersebut juga mengancam keamanan akses data pribadi masyarakat. 

"Di sini (Permenkominfo) bahkan identitas pribadi termasuk informasi tentang orientasi seksual seseorang itu kemungkinan bisa diakses oleh aparat penegak hukum, kementerian dan masyarakat. Dan itu mengancam kebebasan pribadi seseorang," kata Eka dalam acara virtual tersebut. 

Selain itu, ia juga menilai praktik Permenkominfo berpotensi menjadi praktik yang sewenang-wenang karena mengatasnamakan informasi yang dianggap meresahkan ketertiban umum.

"Jadi memang dia (aparat) bisa minta kepada kementerian untuk informasi-informasi termasuk data pribadi dan kemudian mematikan internet terkait info yang dianggap meresahkan mayarakat. Itu kan tafsirnya tunggal, dan tidak ada uji siapa yang menentukan ini meresahkan atau tidak, dan indikatornya apa," kata Eka. 

Lebih lanjut, Eka menuturkan, Permenkominfo hanya melegitimasi dan memperkuat praktik penggunaan data pribadi serta abuse of power oleh pemerintah yang sudah terjadi sejak tahun 2019.

"Praktik-praktik ini kan sebenarnya sudah terjadi ya. Membobol data pribadi atau kemudian melakukan abuse of power sejak 2019, Permenkominfo ini sebetulnya melegitimasi praktik yang selama ini sudah terjadi," tandasnya.