News

Yasonna: Partai Demokrat Versi KLB Belum Serahkan Dokumen Apapun ke KemenkumHAM

Yasonna: Partai Demokrat Versi KLB Belum Serahkan Dokumen Apapun ke KemenkumHAM


Yasonna: Partai Demokrat Versi KLB Belum Serahkan Dokumen Apapun ke KemenkumHAM
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly (AKURAT.CO/Wean Guspa Upadhi)

AKURAT.CO, Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly mengungkapkan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima dokumen apapun terkait hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumut.

"Kalau dari segi kami, saat ini kami masih melihat ya masalah itu masih masalah internal Demokrat. Karena kelompok yang dikatakan KLB kan belum ada menyerahkan satu lembar apapun kepada kami," ungkap Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/3/2021). 

Dia pastikan, jika KLB Partai Demokrat versi Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mendatangi kantot Kemenkum HAM, pihaknya bakal memeriksa sesuai AD/ART Partai Demokrat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

"Itu penting. Kami akan bertindak profesional sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Itu supaya dicatat. Itu saja titik," tegasnya. 

Kemudian pada kesempatan itu, Yasonna mengaku telah menitip pesan ke Ketua Majelis Tinggi PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketum PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dia memohon kepada SBY dan AHY tidak selalu menuding Pemerintah. 

"Nah ini saya pesan kepada salah seorang pengurus demorkat kemarin saya pesan, tolong pak SBY dan AHY jangan tuding tuding pemerintah begini, pemerittah begini. Tulis saja kita objektif kok. Jangan main serang serang yang tidak ada dasarnya. Ituu yang saya minta," pungkasnya. 

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI agar menolak gerakan pengambilalihan kepemimpinan PD. 

Diketahui, PD kubu Moeldoko baru saja menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang untuk memilih Ketum tandingan AHY. 

"Saya hadir hari ini dengan niat yang baik untuk menyampaikan surat resmi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan tentu jajaran Kemenkumham untuk menyampaikan keberatan," kata AHY di kantor Kemenkumham, Jakarta, Senin (8/3/2021). 

Kehadiran putra sulung Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut, didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai demokrat Teuku Riefky Harsya dan segenap pimpinan DPD termasuk anggota DPR RI Komisi III. 

Selain itu, kedatangan AHY ke Kemenkumham juga didampingi oleh 33 Ketua DPD yang mewakili seluruh ketua DPD dan para kader partai berlambang mercy di wilayah Indonesia. "Mereka adalah para pemilik suara yang sah," ujar AHY.[]

Bayu Primanda

https://akurat.co