News

Yang Dilakukan Jawa Barat untuk Perang Lawan Covid-19


Yang Dilakukan Jawa Barat untuk Perang Lawan Covid-19
Ilustrasi virus corona (Pixabay/pasja1000)

AKURAT.CO, Untuk pencegahan penyebaran Covid-19, jam pelayanan di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap mengalami perubahan mulai 23 Maret hingga 31 Maret 2020. Juru bicara Kepolisian Daerah Jawa Barat Komisaris Besar Saptono Erlangga mengatakan jam operasional Samsat Induk dan Samsat Outlet pada Senin-Kamis pukul 08.00-13.00 WIB. Jum’at dan Sabtu pukul 08.00 – 11.00 WIB. Sedangkan pada Minggu tidak ada layanan.

Untuk sementara, Samsat Keliling, Samsat Gendong, dan Samsat Masuk Desa ditiadakan sampai ada pengumuman lebih lanjut.

Erlangga mengimbau masyarakat melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor  melalui sistem non tunai, e-Samsat, gerai ATM, gerai minimarket, toko daring, Kantor Pro dan PPOB lainnya pada aplikasi Samolnas, Sipolin, maupun Sambara.

Pemerintah Kota Bandung sekarang ini sedang gencar membatasi penyebaran virus corona. Guna mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mencuci tangan dan hidup bersih, Wali Kota Bandung Oded Mohammad Danial memasang paket wastafel di sisi utara Masjid Raya Bandung dan sisi selatan Alun-alun Bandung.

Rencananya, pemerintah kota bakal memasang fasilitas serupa di 28 titik, sebagian besar di pasar dan terminal.

Pengelola gedung perkantoran diimbau melakukan hal yang sama.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melakukan tes Covid-19 secara massal di Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota dan Kabupaten Bekasi serta sebagian Bandung Raya (Kota-Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang) mulai Rabu (25/3/2020).

Gubernur Ridwan Kamil mengatakan tes masif untuk tiga kategori. Kategori A, masyarakat dengan risiko tertular paling tinggi seperti orang dalam pemantauan  yang baru tiba dari luar negeri, pasien dalam pengawasan, dan keluarga, tetangga, dan temannya, serta petugas kesehatan di rumah sakit yang menangani Covid-19.

Kategori B, masyarakat dengan profesi yang interaksi sosialnya atau rawan tertular. Lalu, kategori C, masyarakat luas yang memiliki gejala sakit yang diduga penyakit Covid-19. Dugaan tersebut harus merujuk keterangan dari fasilitas kesehatan, bukan self-diagnosis atau mendiagnosis diri sendiri.

“Tolong disosialisasikan bahwa tes masif ini bukan untuk semua orang. Ini adalah uji petik untuk mencari peta persebaran. Kepada warga Jawa Barat, jika anda sehat tidak perlu tes, kecuali sehat tapi masuk dalam kategori yang berinteraksi sosial-massa. Kalau tidak masuk dalam ketiga kategori tadi, maka tidak usah panik tinggal di rumah saja, sosial distancing. Tidak perlu khawatir harus di tes ini dan itu kecuali tiga kategori tadi,” ujarnya.

Tes masif yang akan dilakukan berupa Rapid Diagnose Test bagi kategori B dan C secara drive thru. Sementara, Kategori A tidak dilakukan secara drive thru, tetapi dikombinasikan dengan Polymerase Chain Reaction secara door to door di rumah sakit rujukan ODP dan PDP di daerah masing-masing.

Tes masif Covid-19 bertujuan untuk membuat peta persebaran dan memutus rantai penyebaran.

“Alat tesnya itu menggunakan darah. Jadi darah di tes dalam sebuah alat, dalam hitungan 15 menit hasilnya akan keluar. Alat ini akan dikirimkan secukupnya ke daerah-daerah termasuk Majalengka, Indramayu, dan Sukabumi untuk mengetes kategori A. Misalkan Indramayu ada TKI atau TKW baru datang, kejar orangnya lalu lakukan tes (dengan alat) yang kami kirim,” kata dia.

Syarat lokasi pelaksanaan tes masif Covid-19 bagi kategori B dan C yaitu memiliki lapangan parkir yang luas, akses yang mudah, dan lokasi yang berjauhan dengan pemukiman warga. Saat ini, pemerintah baru menyetujui penggunaan Stadion Patriot untuk warga Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Karawang.

“Untuk Kabupaten Bogor sendiri, Kota Depok sendiri, Kota Bogor sendiri. Sementara sisanya diskenariokan untuk wilayah Sukabumi, Cianjur, Cirebon, dan lainnya akan diantrikannya di Stadion Jalak Harupat, Kabupaten Bandung,” kata dia.

Masyarakat kategori B dan C yang mengikuti tes masif virus korona secara drive thru akan mendapatkan panggilan dari pemerintah melalui pengajuan daerahnya masing-masing. Dia pun meminta kepala daerah kabupaten atau kota terkait untuk mengirimkan daftar nama dan alamat warga, yang akan dites tersebut, secara online melalui aplikasi Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jawa Barat.

“Setelah daftar online ada proses verifikasi wawancara, (setelah itu) keluarlah surat (jadwal) kapan datang (untuk tes). Maka yang drive thru ini datangnya tunggu surat panggilan,” kata dia.

Sementara itu, DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Barat mendorong para kepala daerah di Jawa Barat untuk merealokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk kepentingan penanganan wabah corona.

“Kami minta gubernur Jawa Barat dan bupati atau wali kota di Jawa Barat untuk merealokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 dan penambahan layanan kesehatan di Jawa Barat, untuk penguatan tenaga medis. Kami juga meminta peran serta BUMD (badan usaha milik daerah) untuk memaksimalkan dana CSR (tanggung jawab perusahaan) guna membantu pemerintah dalam penguatan fasilitas kesehatan,” ujar Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono.

Menurutnya hal ini penting dilakukan karena Covid-19 telah menjadi bencana nasional. Selain anggaran bencana, realokasi dari pos lain bisa digunakan untuk melakukan penanganan sekaligus antisipasi penyebaran virus corona.

“Seperti penyediaan masker dan hand sanitizer, lalu pengadaan rapid test gratis untuk masyarakat, penyediaan obat-obatan,” kata Ono. []