News

Yahya Zaini Perjuangkan 9.600 PLKB BKKBN Non ASN Menjadi ASN

Yahya Zaini Perjuangkan 9.600 PLKB BKKBN Non ASN Menjadi ASN
Yahya Zaini (AKURAT.CO/Dedi Ermansyah)

AKURAT.CO Anggota Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini mendesak BKKBN memperjuangkan nasib Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Non ASN menjadi ASN.

Menurut Yahya peralihan status ini sangat penting mengingat masa pengabdian mereka sudah cukup lama akan tetapi nasib dan masa depanya tidak jelas.

“Sementara tugas mereka sebagai front terdepan dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat semakin berat dan kompleks,” kata Yahya Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IX dengan Kepala BKKBN di Gedung Parlemen DPR RI, Jakarta, Rabu (7/4/2021).

Politisi senior Golkar tersebut meminta BKKBN untuk mengusulkan 9600 orang PLKB dalam rencana penerimaan CPNS/PPPK yang menyediakan formasi sekitar 1,3 juta orang, dimana 1 juta untuk PPPK guru honorer, sedangkan sisanya untuk CPNS/PPPK Kementerian dan Lembaga.

“Jika mereka tidak bisa dimasukkan sebagai CPNS, bisa diakomodir dalam formasi PPPK. Yang penting, status dan nasib mereka bisa berubah menjadi ASN,” terang Yahya.

Dengan perubahan status menjadi ASN, diyakini akan meningkatkan kinerja mereka dalam menjalankan tugasnya di lapangan.

Peningkatan kinerja tersebut sangat diperlukan untuk mendukung BKKBN melaksanakan tugas baru sebagai "leading sector" percepatan penurunan stunting, sebagaimana amanat Presiden RI pada tanggal 25 Januari 2021 yang lalu.

“Status baru tersebut akan sangat menunjang peningkatan kinerja untuk mencapai target dan penugasan baru BKKBN yang ditetapkan presiden belum lama ini,” tambahnya.

Presiden Jokowi sendiri telah menginstruksikan agar penurunan stunting bisa mencapai 14 % pada tahun 2024 dari 27,6 % sekarang ini. Karenanya, ia optimis jika kinerja pegawai BKKBN dapat dioptimalkan target tersebut akan dapat tercapai.

“Proses ini tentu pula harus didukung dengan adanya koordinasi yang baik dengan 11 Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam penanganan stunting, termasuk dengan pemda dan pemdes didalamnya,” urai anggota DPR RI dari Dapil VIII Jawa Timur.[]

baca juga:

Bayu Primanda

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu