Ekonomi

Wujudkan Ketahanan Pangan, Swasta Perlu Akses Impor Beras Lebih Luas

Wujudkan Ketahanan Pangan, Swasta Perlu Akses Impor Beras Lebih Luas
Petugas menimbang beras Bulog kelas medium di pasar tomang barat, jakarta, Rabu (21/11/2018). Kegiatan tersebut dalam rangka memantau stabilitas harga beras medium yang dijual dipasaran. (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyatakan, keterlibatan pihak swasta dalam impor beras dapat memperkuat upaya dalam mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia.

Head of Research CIPS Felippa Ann Amanta mengatakan, selama ini pihak swasta memang diizinkan untuk mengimpor beras, tapi hanya untuk beras khusus dan beras untuk keperluan industri, sebagaimana yang tertuang dalam Permendag nomor 103 tahun 2015.

Namun, katanya, kewenangan ini tidak diberikan kepada swasta dalam impor beras medium. Padahal seharusnya pihak swasta juga diberikan kewenangan yang sama dengan Bulog untuk menciptakan persaingan sehat dan menutup kemungkinan adanya kartel beras.

baca juga:

Sebelumnya langkah tersebut sudah pernah diambil pada tahun 1998 ketika monopoli Bulog dihapuskan setelah munculnya Krisis Ekonomi Asia. Sektor swasta diizinkan untuk mengimpor beras hingga 2004 ketika impor beras kemudian dimonopoli lagi oleh pemerintah.

“Meskipun pemerintah memprioritaskan pasokan beras dari dalam negeri, Indonesia juga memenuhi kebutuhan beras dengan impor, khususnya ketika ada kemungkinan kekurangan stok. Bulog masih harus mengimpor untuk mengamankan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan untuk menstabilkan harga ketika pasokan beras dalam negeri tidak mencukupi permintaan. Akan tetapi, impor sangat dibatasi dan tidak terbuka untuk pihak selain Bulog,” kata Felippa lewat keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (26/2/2021).

Selain melarang swasta mengimpor beras, Bulog sebenarnya juga menghadapi situasi yang tidak mudah karena mereka harus berhadapan dengan prosedur birokrasi yang rumit untuk mendapatkan izin impor. Proses yang panjang ini menyebabkan penundaan yang merugikan. Peraturan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 05 Tahun 2018 menyatakan bahwa kuantitas impor beras oleh Bulog diputuskan melalui rapat koordinasi yang melibatkan beberapa kementerian.

Segala keputusan atau revisi kuota impor membutuhkan rapat tersebut dan bisa menimbulkan perbedaan pendapat antara instansi pemerintah yang menyebabkan keterlambatan impor. Penelitian CIPS sebelumnya sudah menghitung bahwa Bulog sebetulnya bisa menghemat lebih dari Rp303 miliar kalau Bulog bisa membeli beras lebih fleksibel ketika harga internasional lebih rendah antara Januari 2010 dan Maret 2017.

Dibandingkan dengan rantai pasok beras domestik, rantai pasok untuk beras impor lebih sederhana, karena paling banyak hanya melibatkan tiga pihak distributor. Dari Bulog sebagai importir, beras langsung dijual ke penjual grosir atau supermarket, kemudian bisa juga dijual ke penjual ritel.

Impor sudah diproses, maka tidak perlu lagi melewati tengkulak atau penggiling padi. Akan tetapi, tarif Rp450/kilogram diberlakukan untuk semua jenis beras impor, seperti yang ditetapkan di dalam Peraturan kementerian Keuangan Nomor 6 Tahun 2017.

Dhera Arizona Pratiwi

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu