News

WNA Dibatasi Masuk RI, Wakil Ketua MPR: Langkah Tepat Tanggulangi Varian Omicron

Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mendukung langkah Pemerintah yang melakukan pembatasan sementara masuknya WNA ke Indonesia.


WNA Dibatasi Masuk RI, Wakil Ketua MPR: Langkah Tepat Tanggulangi Varian Omicron
Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan saat membuka acara secara resmi Pegelaran Seni Budaya (PSB) dalam rangka Sosialisasi Empat Pilar MPR melalui penampilan tradisi Cianjuran 'Ngaos, Mamaos, Maenpo', di aula Gedung Kesenian Cianjur, Cianjur, Jawa Barat, Sabtu (3/10/2020). (DOK. HUMAS MPR RI)

AKURAT.CO Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan mendukung langkah Pemerintah yang melakukan pembatasan sementara masuknya WNA ke Indonesia di tengah penyebaran pandemi Covid-19. Pasalnya, jumlah kasus positif maupun meninggal dunia masih bertambah dan merebaknya kembali varian baru Covid-19 B.1.1.529 atau Omicron yang disinyalir berasal luar negeri.

Syarief Hasan menilai, sikap Pemerintah memang harus tegas terhadap masuknya WNA sehingga menunjukkan sensitivitas Pemerintah terhadap kondisi masyarakat. 

"Pemerintah masih membatasi sebagian aktivitas masyarakat dengan alasan Covid-19, maka sudah tepat jika Pemerintah juga melarang masuknya WNA. Ini bisa memperbaiki perspektif masyarakat terkait sensivitas Pemerintah terhadap masyarakat kecil yang sedang kesulitan ekonomi," katanya dalam keterangan resmi, Jakarta, Selasa (30/11/2021).

Syarief Hasan menilai, pembatasan tersebut harus benar-benar diterapkan oleh Pemerintah. "Tentu kita mendukung kebijakan tersebut. Namun, jangan sampai kebijakan tersebut tidak tegas di lapangan seperti yang terjadi beberapa bulan sebelumnya saat dikeluarkan pelarangan masuknya WNA," ungkapnya.

Apalagi, menurut Syarief Hasan, berbagai kajian juga menunjukkan varian baru Covid-19 berpotensi masuk ke Indonesia dari luar negeri. "Kalau kita sudah mengakui bahwa pandemi Covid-19, varian Delta, hingga terbaru varian Mu berawal dari luar negeri, maka seharusnya kita melakukan pelarangan terhadap masuknya WNA ke Indonesia hingga pada level implementasi di lapangan," kata dia.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini juga menyebutkan, masuknya WNA ke suatu negara memang hal yang lumrah pada kondisi normal, namun harus dilarang selama dalam masa transisi dan munculnya varian baru ini.

"Perlu ditegaskan, kita sedang berada di kondisi transisi setelag melewati gelombang kedua Covid-19. Kita juga berada di tengah merebaknya varian baru sehingga perlu upaya ekstra untuk menanggulanginya. Salah satunya dengan pelarangan WNA masuk ke Indonesia," ungkap Syarief Hasan.

Syarief Hasan juga menilai, Pemerintah Indonesia harus berkaca pada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh negara lain yang berhasil keluar dari pandemi. “Ketika kita mencontoh negara lain yang berhasil keluar dari pandemi karena mereka melakukan pembatasan ketat WNA dan pergerakan masyarakat, lokalisasi kasus, hingga vaksinasi cepat. Hal ini juga dilakukan untuk mengantisipasi varian baru yang datang dari luar," jelasnya.

Politikus Senior Partai Demokrat ini juga mendorong Pemerintah untuk terus mengambil kebijakan yang tegas. "Pemerintah harus mengevaluasi implementasi protokol kesehatan di lapangan. Pemerintah juga harus menunjukkan ketegasan terhadap masuknya WNA, sehingga potensi penyebaran varian baru semakin ditekan. Ini juga dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap langkah penanggulangan pandemi Covid-19," pungkas Syarief. [] (TIM)