News

WHO Minta Booster Vaksin Covid-19 Ditangguhkan, Ada Apa?

Dengan adanya penangguhan, maka akan ada jeda untuk memungkinkan setidaknya 10 persen dari populasi di setiap negara untuk divaksinasi.


WHO Minta Booster Vaksin Covid-19 Ditangguhkan, Ada Apa?
WHO ingin 40 persen penduduk dunia divaksinasi pada akhir tahun, dan mencapai 70 persen pada pertengahan tahun 2022 (Oded Balilty/AP)

AKURAT.CO Pemberian dosis ketiga atau booster vaksin Covid-19 saat ini memang tengah dipertimbangkan banyak pihak untuk menekan penyebaran virus akibat varian Delta yang mengamuk. Sejumlah negara pun tercatat mulai melirik strategi ini, di antaranya termasuk Israel hingga Jerman. 

Namun, baru-baru ini, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) justru menyerukan untuk penangguhan vaksin Covid-19 setidaknya hingga akhir September mendatang. Mengapa? 

Sebagaimana diwartakan BBC hingga Financial Times, permintaan penangguhan oleh WHO itu ternyata terkait dengan kepentingan negara-negara miskin. Kepala WHO, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus tegas memperingatkan bahwa negara-negara miskin saat ini telah tertinggal.

Menurutnya, negara-negara berpenghasilan rendah saat ini baru mampu memberikan 1,5 dosis untuk setiap 100 orang karena kurangnya pasokan. Tedros mengatakan bahwa perlu ada pembalikan dan sebagian besar vaksin harus diberikan ke negara-negara berpenghasilan rendah.

Moratorium itu menjadi seruan keras dari WHO, karena badan tersebut tengah berupaya mempersempit kesenjangan antara negara-negara berpenghasilan tinggi dan berpenghasilan rendah. Dalam misinya, WHO ingin 40 persen penduduk dunia divaksinasi pada akhir tahun, dan mencapai 70 persen pada pertengahan 2022.

Selain itu, WHO juga ingin 10 persen orang di setiap negara di dunia bisa divaksinasi bulan depan, tetapi target itu tidak mungkin terpenuhi pada saat ini. Karena itulah dengan adanya penangguhan, maka akan ada jeda untuk memungkinkan setidaknya 10 persen dari populasi di setiap negara untuk divaksinasi.

"Saya memahami kepedulian semua pemerintah untuk melindungi rakyatnya dari varian Delta. Tetapi kami tidak dapat menerima negara-negara yang telah menggunakan sebagian besar pasokan vaksin global menggunakan lebih banyak lagi," kata Tedros dalam sebuah pernyataan.

Baca Juga: Ribut soal Vaksin Dosis Ketiga, WHO Belum Rekomendasikan

Kekhawatiran dari WHO memang ada benarnya. Di Haiti dan Republik Demokratik Kongo adalah contoh bukti negara-negara berpenghasilan rendah masih tertinggal dalam hal program vaksinasi. Di sana, belum ada satu pun penduduk yang menerima dua dosis vaksin.

Di Indonesia sendiri, jumlah populasi yang mendapatkan dosis penuh juga baru mencapai sekitar 7,9 persennya, menurut Our World in Data. Sementara diketahui, dalam beberapa bulan terakhir, tanah air dihantam lonjakan infeksi hingga kematian di tengah varian Delta yang merebak. 

WHO Keluarkan Moratorium Minta Booster Vaksin Covid-19 Ditangguhkan, Ada Apa - Foto 1
Reuters via BBC

Di sisi lain, Israel mulai meluncurkan suntikan booster untuk penduduk usia di atas 60 tahun. Kemudian Jerman pada Selasa (3/8) mengumumkan mereka akan mulai menawarkan dosis ketiga dari vaksin Moderna dan Pfizer. Hal yang sama juga terjadi di Inggris di mana jutaan orang yang tergolong rentan dapat tawaran booster mulai September mendatang.

Amerika Serikat (AS) belum mengumumkan kebijakan tentang vaksinasi booster. Namun, Gedung Putih mengatakan pada hari Rabu (4/8) bahwa AS memiliki dosis yang cukup untuk mendistribusikan vaksin ke luar negeri sambil memastikan orang Amerika dapat divaksinasi sepenuhnya.

Ini bukan pertama kalinya Tedros meminta negara-negara kaya untuk menyumbangkan pasokan vaksin ke negara-negara berpenghasilan rendah.

Pada bulan Mei, ia meminta negara-negara kaya untuk menunda rencana memberikan vaksin kepada anak-anak dan remaja, dan sebagai gantinya menyumbangkan persediaan itu.

Tedros mendesak negara-negara untuk memasok lebih banyak vaksin ke skema akses vaksin Covid-19 global atau Covax. Namun sejumlah negara, termasuk Inggris, masih terus maju dengan rencana untuk memvaksinasi anak-anak dan remaja mereka.

"Untuk mewujudkannya, kita membutuhkan kerja sama semua orang, terutama segelintir negara dan perusahaan yang mengendalikan pasokan vaksin global," kata Tedros.[]