News

WhatsApp, IG hingga Google Terancam Diblokir Kominfo, DPR Soroti Kesulitan Masyarakat

WhatsApp, IG hingga Google Terancam Diblokir Kominfo, DPR Soroti Kesulitan Masyarakat
Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar saat menerima audensi Himpunan Nelayan dan Pengusaha Perikanan 'Samudra Lestari' di Gedung Pansus B, Nusantara II, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (3/11/2021). (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO Sejumlah aplikasi asing populer seperti WhatsApp, Instagram, Twitter, Netflix, hingga Google terancam diblokir oleh pemerintah. Hal ini karena aplikasi-aplikasi tersebut belum mendaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Privat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2019.

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk mengomunikasikan dan meminta perusahaan teknologi domestik maupun asing agar segera mendaftar PSE sebelum 20 Juli 2022 mendatang. Tujuannya guna menghindari ancaman pemblokiran.

"Kalau aplikasi tersebut diblokir akan menyulitkan masyarakat, instansi pemerintahan, dan swasta yang menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut dalam aktivitasnya," ujar Muhaimin dalam keterangannya, Selasa (19/7/2022).

baca juga:

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu meminta seluruh perusahaan teknologi dalam negeri maupun asing untuk mendaftarkan PSE sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia, mengingat perusahaan yang sudah mendaftar PSE dapat meningkatkan kepercayaan dan rasa aman bagi masyarakat Indonesia yang menggunakan aplikasi tersebut.

"Saya minta masyarakat agar tidak resah dengan rencana Kominfo tersebut, mengingat rencana pemblokiran ini adalah sikap tegas pemerintah Indonesia untuk melindungi data pribadi penggunanya yakni masyarakat Indonesia dari kebocoran atau penyalahgunaan data, dan mewujudkan ruang digital yang aman," ujar Ketua Umum PKB itu. 

Sebelumnya, Menkominfo Johnny G Plate mengatakan, aturan PSE Lingkup Privat wajib buat semua perusahaan teknologi, baik asing maupun lokal. 

Semua diwajibkan mendaftar ke negara. Langkah tersebut diambil untuk memenuhi persyaratan perundang-undangan paling lambat tanggal 20 Juli 2022. []