image
Login / Sign Up

Interview Ketua Komisi X Soal Kisruh PPDB: Kemendikbud dan Dinas Pendidikan Provinsi Kurang Sosialisasi

Oktaviani

DPR RI

Image

Ketua Komisi X Syaiful Huda | Istimewa

AKURAT.CO, Belum lama ini ratusan orang tua menggelar aksi terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 di halaman Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (23/6/2020). Mereka protes terkait aturan PPDB 2020 yang disesuaikan berdasarkan usia untuk calon siswa baru jenjang SMP/SMA di Jakarta.

Sebagai mitra kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Komisi X DPR RI sangat berharap Kemendikbud turun tangan. AKURAT.CO mencoba melakukan wawancara langsung dengan Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda. Ia mengaku sangat menyayangkan aksi tersebut. Seandainya Kemendikbud dapat mensosialisasikan regulasi baru dalam PPDB jauh-jauh hari, maka tidak akan  mengundang kericuhan.

Huda mengatakan bahwa kasus ini lagu lama yang terus berulang. Aturan tersebut sudah ada, termasuk soal usia. Kemendibud bersama Dinas Pendidikan di Provinsi maupun Kabupaten/Kota harusnya menyosialisasikan skema PPDB sejak jauh hari sehingga meminimalkan potensi protes dari calon siswa maupun wali murid.

Daerah memang diberikan kewenangan untuk menentukan aturan PPDB berbasis zonasi agar lebih fleksibel. Kendati demikian otoritas daerah tersebut tetap mengacu pada kebijakan PPDB yang ditetapkan oleh Kemendikbud.

baca juga:

“Bisa jadi aturan PPDB di satu daerah dengan daerah lain berbeda-beda karena Dinas Pendidikan melihat urgensi yang berbeda-beda sesuai kondisi wilayah masing-masing. Hanya saja perbedaan aturan ini harus dikawal dan disosialisikan sejak jauh hari sehingga tidak memicu kericuhan,” ucapnya.

Ia menyebut, dalam setiap PPDB ada empat jalur yang bisa dipertimbangkan oleh pihak sekolah dalam menerima peserta didik baru. Keempat jalur tersebut adalah jalur domisili, jalur afirmasi, jalur perpindahan, dan jalur prestasi.

Kemendikbud sebenarnya telah memberikan patokan proporsi bagi setiap jalur tersebut yakni jalur domisili diberikan proporsi 50%, jalur afirmasi 15%, jalur perpindahan 5%, dan jalur prestasi (0-30%).

Berikut Wawancara Reporter Akurat Oktaviani dengan Ketua Komisi X pada Kamis 25 Juni 2020 di Gedung DPR:

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda (Oktaviani)


Terkait PPDB online saat ini mengundang kritikan, tidak hanya di Jakarta maupun daerah lain, apa tanggapan Anda?

Secara kelembagaan Komisi X mendapat keluhan dan saya pribadi mendapat whatshapp dari salah satu wali murid dari seluruh penjuru Indonesia, dari Malang, Bogor, DKI Jakarta. Saya berencana mau menerima perwakilan orang tua murid untuk menyelesaikan persoalan kisruh terkait PPDB.

Terkait zonasi khusunya masalah usia yang diprotes orangtua, itu bagaimana?

Jadi terdapat tiga catatan menurut saya.  Pertama, saya tadinya berharap Kemendikbud dengan Dinas Provinsi dan Kabupaten/kota seluruh Indonesia, mensosialisasikan terkait dengan regulasi baru dalam PPBD dan ini sudah agak terlambat. Itu saya sangat menyayangkan betul, semestinya tidak perlu ada kericuhan PPDB ini ketika sosialisasi dilakukan jauh-jauh hari.

Kedua, apa yang perlu disosialisasikan? Misalnya ada 4 jalur orang tua bisa mendaftarkan anaknya, jalur 50% itu namanya jalur zonasi, jadi kalau anak-anaknya, ibu ibunya rumahnya di tempat tertentu, dia masuk di zonasi itu pakailah jalur zonasi yang 50%. Lalu
ada jalur prestasi 30%, jadi ketika tidak bisa masuk zonasi kalau anaknya cerdas, pintar bisa pakai jalur ini.

Kemudian jalur afirmasi, misalnya pendapatan orang tua kurang, ini 15 persen tinggi sekali, jadi nggak akan ada lagi perdebatan ada anaknya pintar tapi orang tuanya nggak bisa menyekolahkan itu nggak ada lagi ketika ini bisa dipakai bersama-sama. Jalur keempat namanya jalur perpindahan 5%, jadi kalau ada orang mau pindah dan seterusnya ada slotnya 5 persen.

Ketiga, ketika ini semuanya sudah dilakukan masih menyisakan beberapa problem memang di dalam peraturan Permendikbud ada apa yang disebut dengan umur, ketika nilainya sama dan seterusnya yang dipakai adalah patokan umur. Ini keputusan sudah lama, 10 tahun yang lalu tapi baru heboh hari ini.

Jadi problemnya di mana?

Menurut saya soal sosialisasi yang kurang. Saya betul-betul berharap Kemendikbud turun langsung, ketika ada masalah di Bogor misalnya, ada orang mempersoalkan jalur prestasi 30%, tiba-tiba anaknya pinter, nilainya tinggi enggak masuk, berarti ada permainan di situ, turun langsung Kemendikbud.

Di Malang, ada sekolah yang sistem aplikasi online PPDB-nya down lalu orang tua berbondong-bondong ke sekolah, physical distancing-nya gak terjadi, ramai di sekolah, Kemendikbud harus turun tangan bagaimana caranya membantu sekolah itu, dinas-dinas diajak konsolidasi.

Saya tidak ingin PPDB ini saling melempar tanggung jawab. Dinas DKI merasa ini sudah keputusannya Kemendikbud, kami hanya merujuk, silakan semua ke Kemendikbud. Ketika Kemendikbud ditanya kami sudah memutuskan tinggal diaplikasikan di lapangan oleh dinas-dinas. Nggak bisa begini modelnya, jadi yang terbaik adalah Kemendikbud, dinas, orang tua murid duduk bersama. Selesaikan, cari solusi yang terbaik karena itu gak perlu ribut-ribut begini. Ini adalah pendidikan. Kebisingan ini nggak bagus untuk dunia pendidikan, tidak bagus jadi teladan yang baik.

Tapi makin ke sini, pendaftaran sekolah dirasa orang tua murid semakin ribet?

Prinsipnya khusus di DKI ini kan kapasitas kursi di sekolah itu terbatas, sedangkan pendaftar atau peminat itu banyak banget. Itu memang awal dari keributan itu. Lalu Kemendikbud juga memang kedepannya harus membuat trobosan-trobosan yang menyangkut soal regulasi PPDB supaya tidak multitafsir.

Demo PPDB. AKURAT.CO/Dharma Wijayanto



Artinya yang bapak rasakan itu sebetulnya memang ribet?

Iya ini menjadi ribet karena belum kesepahaman antara opini aturan (PPDB Online) dengan tafsir yang dibikin atas aturan itu.

Jika di posisi orang tua murid, bagaimana menyikapi ini?

Memang kalau untuk anak kita ingin yang terbaik ya. Setiap orang tua punya keinginan anaknya dapat akses pendidikan yang paling bagus.

Tetapi di sini semestinya peran pemerintah harus bisa memudahkan, pemerintah yang harus mengambil peran tindakan karena hal itu sangat dibutuhkan oleh semua orang tua. Orang tua tidak perlu stres ketika pendaftaran. Karena itu pemerintah harus memberikan kemudahan.

Jadi kalau ditanya secara logis memang sebagai orang tua sangat stres menghadapi pendaftaran itu, karena semua orang tua menginginkan ada proses kemudahan.

Apakah dengan pembatasan umur apakah tidak khawatir adanya pembulian disekolah?

Saya sebetulnya tidak setuju dengan regulasi perbatasan umur ini. Tapi ini sudah menjadi keputusan lama. Menurut saya perlu ditinjau, ini kan dunia pendidikan, saya kira ukuran usia harus lebih kualitatif, lebih mencerminkan terkait dengan pendidikan.

Supaya apa? Supaya orang tua ketika anaknya tidak masuk atau tidak lolos karena kriteria kualitatif akan berbeda, penerimaannya akan lebib legowo. Tapi karena ini ada semacam perbatasan usia jadi banyak orangtua yang tidak terima.

Saya kira ini kedepannya harus dicari kriteria yang lebih kualitatif mencerminkan ini, ada seleksi dalam dunia pendidikan.

Setelah kisruh kemarin, apakah Komisi X DPR RI akan memanggil Kemendikbud dalam waktu dekat ini?

Kita lihat nanti, kita sudah mengimbau supaya Kemendikbud untuk turun turun turun turun gitu kita lihat sampai dua tiga hari ini. Kalau nanti belum ada perubahan nanti kita akan undang Mendikbud Nadiem Makarim.[]

Editor: Ainurrahman

berita terkait

Image

News

DPR RI

Patuhi Protokol Covid-19, Pimpinan DPR: Sidang Tahunan Bakal Dipersingkat

Image

News

FOTO Terima Perwakilan, Sufmi Dasco Dengarkan Usulan Buruh

Image

News

DPR RI, Sidang Tahunan, Sekjen, Covid-19, Virus Corona

DPR: Menteri Kabinet yang Hadir di Sidang Tahunan MPR Hanya para Menko

Image

News

DPR RI, Pidato Presiden, Joko Widodo, Jokowi, HUT RI ke 75, Sidang Tahunan

Sidang Tahunan MPR RI 2020, Pidato Presiden Jokowi Cuma Dua Kali

Image

News

DPR RI

Komisi X Optimis, Gerakan BISA dapat Pulihkan Sektor Pariwisata di Tengah Pandemi

Image

News

DPR RI

Anggota Komisi IX DPR Ini Mengaku Siap Jadi Relawan Uji Vaksin Covid-19

Image

News

DPR RI

Terima 500 Ribu Dolar AS, Jaksa Pinangki bukan Pemain Tunggal

Image

News

DPR RI

Temui Dubes Singapura, Azis Syamsuddin Berharap Ada Penguatan Komunikasi dan Kerjasama Bilateral

Image

News

FOTO Eko Patrio Kunjungi Lokasi Belajar di Cengkareng

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Kemendikbud Bantah Kluster Covid-19 di Lingkungan Sekolah

"Nah ini perlu kita luruskan bahwa kejadian di Papua itu bukan terjadi pada bulan Agustus."

Image
News

Korban Penembakan di Kelapa Gading Ternyata Bos Pelayaran

Rumah korban dengan lokasi penembakan sekitar 50 meter.

Image
News

Sebelum Pembelajaran Tatap Muka, Kemendikbud Minta Pemda Buat Swab Test di Sekolah

"Pemerintah daerah bisa mengalokasikan anggaran untuk bisa melakukan swab test."

Image
News

Ini Prestasi Anggoro Winardi yang Dituduh Polisi Gadungan

Anggoro sudah menjadi polisi sejak tahun 1997.

Image
News

Selain Dipukul Tongkat Baseball, Anggota Polres Jakbar Juga Dilempari Botol

M menganiaya anggota polisi untuk membela anaknya, AM.

Image
News

Kabarhakam Pesan Rompi Anti Peluru Buatan PT Mulia Knitting Factory

Kabaharkam mendorong agar industri alutsista tanah air bisa memenuhi kebutuhan penegak hukum dalam negeri

Image
News

PDIP Kerahkan Seluruh Sumber Daya Partai Menangkan Pilkada 2020

Kader PDIP harus lebih solid.

Image
News

Kadis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta Meninggal Dunia

Bambang enggan merinci lebih jauh soal penyakit yang merenggut atasannya tersebut.

Image
News

718 WNI Jemaah Tabligh Masih di Luar Negeri, Kemenlu Pantau Proses Hukum

Sebanyak 701 WNI berada di India, 6 WNI di Pakistan, 10 WNI di Malaysia, sedangkan 1 WNI di Thailand.

Image
News

Banjir Rendam Pemukiman dan Sejumlah Ruas Jalan Termasuk Sudirman

Masyarakat terpaksa mencari jalan lain demi menghindari genangan air

terpopuler

  1. Resmi Tersangka Kasus Ujaran 'IDI Kacung WHO,' Jerinx SID Ditahan Polisi

  2. Dituduh Menghina Nabi Muhammad, Penyanyi Nigeria Dihukum Gantung

  3. 5 Fakta Unik Laga PSG vs Atalanta, Gaji Neymar Bisa Bayar Seluruh Skuad La Dea

  4. Berkandang di Malang, Persipura Pilih Gajayana atau Kanjuruhan

  5. Brilian, Assist Riko Simanjuntak Masuk Lima Terbaik ASEAN

  6. Gasperini Kecewa dengan Gol Telat PSG yang Memupus Mimpi Atalanta

  7. 5 Ilustrasi Kece Sukses PSG ke Semifinal Liga Champions, Neymar Angkat Paris dari Tenggelam

  8. Dovizioso: Ducati Perlu Membangun Kembali Perasaan dengan Motor Desmosedici

  9. Barcelona Konfirmasi Satu Pemain di Latihan Pramusim Terpapar COVID-19

  10. Jika Sancho Lepas, MU Disebut Alihkan Target ke Dembele

fokus

Tokopedia Dorong Digitalisasi UMKM dan Inklusi Keuangan
UMKM Pahlawan Ekonomi
Strategi UMKM Berjaya di New Normal

kolom

Image
Dr. Abd. Muid N., MA

Tarian Sufistik Mengalun di Antara Agama

Image
Dr. Made Saihu

Dakwah sebagai Jalan Hidup

Image
DR. ABDUL MUID N., MA

Menimbang Qiraa’ah Mubadalah untuk Kesetaraan Gender

Image
Achsanul Qosasi

Gerakan ABCD untuk Pemulihan Ekonomi

Wawancara

Image
Ekonomi

Eksklusif Bos Garuda Garuda PHK Karyawan Besar-besaran Karena Bisnis Limbung?

Image
Ekonomi

Eksklusif Bos Garuda Protokol Kesehatan Mutlak di Garuda Demi Keselamatan Penumpang

Image
Ekonomi

Eksklusif Bos Garuda Bukan Orang Airlines, Ternyata Begini Perasaan Irfan Setiaputra Selama Memimpin Garuda

Sosok

Image
Iptek

Lebih Dekat dengan Addison Rae Easterling, Dancer TikTok Paling Tajir Sejagad

Image
News

Usaha tak Khianati Hasil, Kisah Fredy Napitupulu, Pengusaha Muda Sukses Pemilik Stanbrain

Image
Ekonomi

6 Fakta Menarik Sumber Kekayaan Jerinx SID, Bisnis Clothing hingga Brand Ambassador Berbagai Produk