Ekonomi

Waspadalah! Ada 1.320 Fintech Ilegal di Sekitar Anda


Waspadalah! Ada 1.320 Fintech Ilegal di Sekitar Anda
Ilustrasi Financial Technology (Fintech) (AKURAT.CO)

AKURAT.CO Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta masyarakat agar tetap waspada dengan layanan keuangan digital atau financial technology peer to peer lending (Fintech P2P) yang menjamur saat ini.

Pasalnya pihaknya menyebut tidak semua fintech yang beroperasi di Indonesia legal dan memiliki izin dari regulator. Dari data 1447 fintech yang ada, baru 127 saja yang terdaftar. Ini artinya jumlah fintech ilegal di Indonesia menembus angka ribuan yakni 1.320 entitas.

Hal itu diungkap Ketua Satgas Waspada Investasi OJK Tongam L Tobing dalam diskusi IndoSterling Forum bertema temanya 'Bersama Satgas Waspada Investasi: Jauhi Jerat Hutang Fintech Ilegal' di Jakarta dalam waktu dekat.

"Terdapat 1320 fintech ilegal, termasuk fintech yang berbasis peminjaman dana online," kata Tongam, yang juga mengakui bahwa OJK sampai kewalahan mengawasi ribuan Fintech ilegal ini.

Tongam menyebut kejahatan aplikasi fintech berbasis peminjaman dana online sulit dideteksi dan dibatasi. Sebab, saat ini masyarakat sangat mudah membuat aplikasi. Apalagi Fintech ilegal, lanjut dia, mudah memberikan pinjaman dana kepada konsumen tanpa jaminan.

Tongam menjelaskan, fintech peminjaman dana online sebetulnya dapat menjadi sarana kebutuhan dana bagi yang membutuhkan. Namun, saat ini merugikan karena adanya aplikasi fintech ilegal yang mudah memberikan dana kepada masyarakat tanpa adanya jaminan.

"Berbeda dengan yang legal. Masyarakat yang mengajukan pinjaman dana harus melalui proses ketat, diawasi serta dilakukan pengecekan terhadap peminjam. Sehingga pengajuan dana bisa saja ditolak, ataupun dikurangi dana pengajuannya," ungkap Tongam.

Tongam mengeklaim Satgas Waspada Investasi OJK sudah bertindak terhadap aplikasi fintech ilegal, dengan melaporkan ke Bareskrim hingga menghentikan memfasilitasi fintech ilegal ini.

"(Kedepannya) kami harapkan adanya UU mengenai fintech ilegal yang merugikan masyarakat, sehingga dapat dilakukan tindak pidana," ucap Tongam.

Menurut Tongam, korban dari fintech ilegal ini kebanyakan dari kalangan perempuan. Tidak sedikit pula korban yang mengalami pelecehan seksual dari penagih pinjaman, antara lain dengan meminta foto bugil untuk melunasi hutangnya.

“Untuk masyarakat, berhati-hati saat menggunakan layanan fintech P2P lending. Periksa dulu apakah fintech tersebut sudah berizin dan terdaftar di OJK,” pesan Togam.

Sebagai tambahan informasi, OJK mencatat hingga Agustus dana pinjaman yang disalurkan Fintech P2P Lending sebesar Rp 44,8 triliun. Jumlah ini diperoleh dari 127 Fintech P2P Lending yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. []