News

Warga Lampung Adukan Nasib ke Bareskrim Polri Terkait Kasus Pengambilalihan Lahan

Warga Lampung menggugat lahan yang berpindah kepemilikan dengan luas total 9.500 Meter Persegi


Warga Lampung Adukan Nasib ke Bareskrim Polri Terkait Kasus Pengambilalihan Lahan
Farid Firmansyah, warga Lampung yang tengah cari keadilan (DOKUMEN)

AKURAT.CO Warga Lampung berupaya mencari keadilan karena tanahnya diambil alih orang tanpa melalui proses dan regulasi jual-beli. Keadilan itu dicari hingga ke Ibu Kota Jakarta setelah kasusnya mangkrak sekitar dua tahun. Kini, kepastian nasib mereka ada di Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri.

“Kami menuntut keadilan ke Bareskrim Mabes Polri. Sebab, tanah kami yang berada di Jalan Soekarno Hatta/By Pass Labuhan Ratu, Bandar Lampung, tiba-tiba berpindah tangan tanpa melalui proses jual-beli yang sah. Ada potensi pemalsuan tanda tangan,” ungkap Farid Firmansyah warga Jl. Zainal Abidin Pagar Alam, Gang Keramat, No .4, Kec. Labuhan Ratu, Bandar Lampung, Lampung, Senin (22/3).

Mereka menggugat lahan yang berpindah kepemilikan dengan luas total 9.500 Meter Persegi yang tersebar pada 2 lokasi. Dan berharap dapat titik terang setelah mengadu ke Dittipidum Bareskrim Polri.

“Kami berharap bisa mendapatkan keadilan di sini. Sebab, ada kongkalikong antara aparat di Lampung dengan pemilik tanah yang baru. Padahal sekali lagi, tanah itu tidak pernah diperjualbelikan kepada siapapun,” terang Farid lagi.

Sebelum melayangkan surat laporan ke Bareskrim Polri pada Senin (22/3), sudah ada upaya hukum melalui jalur Polda Lampung, tapi hingga kini masih belum ada kejelasan statusnya. 

Farid mengeluhkan sikap aparat yang menangani kasus ini, hingga adanya permintaan uang yang diduga dilakukan oleh oknum penegak hukum. Nantinya uang itu disebut untuk memuluskan jalan kasus ini.

“Kami berjuang sudah sejak awal Oktober 2019. Kami dimintai sejumlah uang oleh oknum polisi, jumlahnya naik Rp 30 juta dari yang awalnya Rp 120 juta menjadi Rp 150 juta. Tawaran DP Rp 70 juta juga tidak diterima,” jelasnya.

Pada November 2019, ia mengaku berangkat ke Labforensik Polri di Palembang dengan membawa pembanding tambahan yang diperoleh dari oknum kepolisian berpangkat Bripka inisial HS dengan tarif penyelesaian sengketa Rp 150 juta.

“Hasil yang dikeluarkan ada kejanggalan. Tidak ada satu pun pembanding yang digunakan. Kami saat itu mengajukan 10 pembanding. Kami juga sempat melaporkan ke Kapolda Lampung untuk melakukan uji Labforensik ulang di Mabes Polri. Bripka HS ternyata tidak mengaku saat di persidangan kode etik,” tandasnya.[]

Erizky Bagus

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu