News

Warga Jakarta Wajib Baca Nih, Anies Terapkan WFH 75 Persen

Anies Baswedan menerapkan kebijakan WFO 25 persen bagi perkantoran di Jakarta demi memutus penularan virus corona atau COVID-19.


Warga Jakarta Wajib Baca Nih, Anies Terapkan WFH 75 Persen
Gubernur Anies Baswedan pantau harga pangan (ISTIMEWA)

AKURAT.CO, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali membatasi mobilitas masyarakat di Ibu Kota, menyusul kasus harian COVID-19 melonjak signifikan.

Lewat Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 796 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro, Anies  kembali memangkas jumlah pegawai yang masuk kantor. Di mana pegawai yang diperbolehkan masuk kantor (work from office/WFO) hanya 25 persen dari kapasitas gedung. Sementara, 75 persen pegawai bekerja dari rumah atau work from home (WFH)

Kepgub 796/2021 hanya berlaku bagi kawasan zona merah COVID-19. Sedangkan perkantoran di wilayah yang masuk zona oranye dan kuning tetap menerapkan kebijakan WFO 50%.

"WFH sebesar 75 persen dan work from office (WFO) sebesar 25 persen dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat," begitu bunyi salah satu poin dalam Kepgub 796/2021 yang diteken Anies Baswedan dikutip AKURAT.CO pada Rabu (23/6/2021).

Kepgub 798/2021 berlaku mulai 22 Juni 2021 sampai 5 Juli 2021. Namun, salinan Kepgub 798/2021 baru disosialisasikan bagian humas Pemprov DKI Jakarta kepada wartawan pada hari ini.

"Menetapkan perpanjangan PPKM Berbasis Mikro selama 14 hari terhitung sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan 5 Juli 2021."

Regulasi tadi berlaku bagi semua perkantoran milik swasta maupun pemerintah. Kecuali, kantor yang bergerak di bidang esensial, diantaranya rumah sakit, apotek, logistik, keuangan, perhotelan, industri, pelayanan dasar, utilitas publik, dan obyek vital nasional. Perkantoran yang dikecualikan itu boleh beroperasi 100% dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

"Beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat."

Selain melakukan pembatas di perkantoran, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memberlakukan jam malam. Semua kegiatan harus berhenti pada pukul 21.00, termasuk pusat perbelanjaan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga melakukan penutupan 10 ruas jalan pada waktu tertentu demi meminimalisir pergerakan warga di luar rumah.

Diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki kewenangan untuk menarik rem darurat, meski kasus COVID-19 kian mengkhawatirkan. Kebijakan menarik rem darurat merupakan wewenang pemerintah pusat.[]