News

Warga Duri Kepa Keluhkan Bedeng Liar Ganggu Listrik dan Akses Jalan, Sudah Lapor Via JAKI

Warga Duri Kepa Keluhkan Bedeng Liar Ganggu Listrik dan Akses Jalan, Sudah Lapor Via JAKI
Lokasi eks kebakaran di Jalan Kepa Duri Emas Blok MM., Duri Kepa, Jakarta Barat. (ISTIMEWA)

AKURAT.CO Warga RT 002/RW 004 Kelurahan Duri Kepa, Kedoya, Jakarta Barat mengeluhkan keberadaan bedeng liar di Jalan Kepa Duri Emas Blok MM. 

Alasannya, selain membuat kondisi lingkungan warga jadi kumuh, bedeng pelapak itu juga dianggap potensi menimbulkan kerawanan sosial karena tidak jelas orang yang datang di lingkungan. 

Informasi dari warga setempat, sedikitnya ada 100 kepala keluarga selama hampir 10 tahun menempati lahan seluas 2 ribu meter persegi itu dengan sistem sewa. Kemudian terjadi kebakaran hebat pada awal Februari 2022 lalu akibat overload listrik, kobaran api nyaris merembes ke rumah warga. 

baca juga:

Namun tiga bulan pasca-kebakaran, warga melihat sudah ada tanda-tanda akan dibangun ulang dengan alasan menghabiskan masa sewa lahan sambil menunggu uang kembali dari 'pemilik tanah' atas lahan tersebut. 

Informasi sementara, pemilik lahan diketahui bernama (alm) Abdullah Jufri. 

Warga yang telah menempati lingkungan perumahan sejak lama, melalui kantor hukum FXRT & Partners menunjuk kuasa hukum mereka, Roy untuk melakukan mediasi dan komplain kepada pemangku jabatan setempat dan instansi terkait. 

Roy lantas menganjurkan warga untuk membuat petisi keberatan ke kelurahan setempat pasca-kebakaran, dengan tujuan menjadi perhatian aparat, termasuk aduan melalui aplikasi Jakarta Kini (JAKI) milik Pemprov DKI dan Call Center PLN 123. Namun upaya ini belum membuahkan solusi yang konkrit. 

“Point penting yang sangat krusial dalam pengaduan warga adalah tidak dibangunnya kembali rumah bedeng atau bangunan yang tidak berizin di lahan tersebut, serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu ketertiban dan kenyamanan di lingkungan tersebut," ujar Roy. 

Ia menyebut saat ini ada satu bangunan bedeng yang ditempati seorang penyewa eks kebakaran dengan bisnis barang bekas bongkaran yang mendapat aliran listrik PLN. Padahal lokasi bedeng dibangun itu adalah fasilitas umum (fasum) dan seharusnya tidak dipasang meteran. 

"Kita sudah laporkan ke PLN, diharap segera dilakukan penertiban pemutusan aliran, karena data administrasi pemasangan tidak sesuai. Kita tunggu follow up dari bagian Niaga PLN untuk tindakannya," ucap Roy.

Sebelum kebakaran terjadi, masih kata Roy, akses jalan masuk ke komplek perumahan di sekitarnya juga menjadi terganggu akibat kegiatan usaha dari penyewa bedeng tersebut. 

"Penyewa yang beragam asal dan usahanya parkir kendaraan seringkali sampai menutup separuh jalan, bongkar muat barang dan lain-lain. Hal tersebut mengganggu warga yang sudah dengan tertib berada dalam batasan rumah masing-masing," papar Roy. 

Warga berharap dengan dikeluarkannya rekomendasi teknis dari Citata Kecamatan, Satpol PP tingkat Walikota sampai tingkat kelurahan dapat segera melakukan eksekusi pembongkaran terhadap bangunan yang berdiri di lahan tersebut. Termasuk melakukan penertiban sebagai implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. 

Terpisah, Ketua Satkar Ulama Jakarta Barat, Mohammad N. Rudyanto Dharmawan menilai masalah yang dikeluhkan warga RT 022/RW 004 Duri Kepa tersebut sebetulnya tak perlu sampai berlarut-larut untuk diselesaikan. Apalagi, jika sudah jelas ada pelanggaran yang mesti segera ditindak tegas oleh kelurahan atau instansi terkait. 

Dalam kasus seperti ini, ia menilai ada aroma premanisme digunakan untuk kepentingan seseorang atau kelompok yang memanfaatkan titik lemah dari sistem pengawasan isntansi pemerintah terkait.

"Membangun tanpa IMB jelas suatu kesalahan, tetapi dalam kasus ini sangat lambat untuk dilakukan penertiban, padahal jika terjadi dengan pembangunan rumah atau gedung, aparat segera melakukan tindakan dengan memberikan papan segel," ucapnya.

Menurut dia, dari sisi birokrasi perlu diperkuat pengawasan sehingga premanisme yang biasanya beriringan dengan pungli bisa ditekan. 

Rudyanto menyimpulkan, ada tiga persoalan utama terkait keluhan warga RT 002/RW 004 Duri Kepa ini. 

Pertama, tidak dilakukannya penertiban pada awal sebelum mulai mengakarnya kasus, yaitu adanya satu penyewa eks lahan kebakaran yang bertahan dan mengembangkan bedeng di lahan fasum. "Jika ada tindakan dini yang dilakukan aparat kelurahan, pengembangan masalah akan terhenti, padahal warga sudah melaporkan," jelasnya. 

Hal kedua adalah pelaporan di JAKI ditindaklanjuti secara proses administrasi sampai dianggap laporan selesai tanpa menyentuh akar masalah yang dilaporkan yaitu penertiban dari pelanggaran. 

Hal ketiga adalah kurangnya pengawasan lapangan PLN sehingga dapat terloloskan pemberian listrik kepada tempat dan peruntukan yang salah. Dalam hal tersebut, menurut dia, PLN seharusnya peka dengan pelaporan masyarakat yang justru membantu perbaikan kinerja perusahaan plat merah tersebut. 

Wakil ketua PDK I Kosgoro 57 DKI yang akrab disapa Bang Moo ini melihat tata ruang kota Jakarta semakin ke sini semrawut diperparah bangunan-bangunan liar permanen tanpa IMB terus dibiarkan.  

"Harapan mewujudkan ruang tata kota Jakarta yang indah, nyaman dan warganya sejahtera akan sulit tercapai jika tidak ada komitmen kuat dan serius bukan hanya dari masyarakat tapi juga pemerintah untuk membenahi," pungkasnya. []