Rahmah

Wapres Himbau Perkuat Pengawasan Kepatuhan Kesyariahan dalam Digitalisasi Ekonomi Syariah

Wapres Ma'ruf Amin mengimbau seluruh anggota dan pimpinan DPS untuk terlibat langsung dalam rangka melakukan pengawasan terkait kepatuhan syariah.


Wapres Himbau Perkuat Pengawasan Kepatuhan Kesyariahan dalam Digitalisasi Ekonomi Syariah
Ma'ruf Amin ketika membuka membuka acara Syiar Islam dan Istighotsah Kubra dalam rangka Tarhib Ramadan melalui konferensi video dari Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Sabtu (10/4/2021). (Dok Setwapres)

AKURAT.CO  Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin mengatakan, seiiring dengan perkembangan teknologi informasi, digitalisasi ekonomi menjadi fenomena yang tidak terelakkan. Hal tersebut disampaikan Wapres Ma’ruf Amin saat membuka Ijtima' Sanawi Dewan Pengawas Syariah (DPS) se-Indonesia Tahun 2021 melalui konferensi video dari Jakarta, Kamis (2/12/21).

Wapres Ma'ruf Amin menyebut, proses digitalisasi semakin terakselerasi dengan terjadinya pandemi Covid-19, di mana setiap orang dipaksa untuk tidak berinteraksi secara langsung karena menjalankan protokol kesehatan. Sehingga menurut Wapres Ma'ruf Amin, diganti dengan interaksi melalui ruang virtual.

"Diyakini telah terjadi perubahan perilaku masyarakat terhadap sistem digital yang menjadi satu kebutuhan," ujarnya.

Wapres Ma'ruf Amin menambahkan, proses digitalisasi akan masuk ke sektor ekonomi dan keuangan syariah. Oleh karena itu, Wapres Ma'ruf Amin mendorong kepada pemangku kepentingan untuk mempersiapkan infrastruktur agar lebih maju.

"Penting sekali bagi setiap pemangku kepentingan untuk mempersiapkan infrastruktur atau pun suprastruktur-nya secara lebih matang," tuturnya.

Wapres Ma'ruf Amin juga mengimbau seluruh anggota dan pimpinan DPS untuk terlibat langsung dalam rangka melakukan pengawasan terkait kepatuhan syariah di setiap lembaga keuangan dan bisnis syariah.

"DPS, sebagai pihak yang terlibat langsung dalam pengawasan kepatuhan ke-syariah-an di setiap lembaga keuangan dan bisnis syariah, harus terinformasi dengan baik terkait digitalisasi ekonomi ini," ucapnya.

Wapres Ma'ruf Amin yang juga merupakan Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut berharap kepada Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI untuk mempersiapkan perangkat fatwa sebagai alat bagi DPS dalam melakukan pengawasan di lembaga keuangan dan bisnis syariah.

Selain itu, Wapres Ma'ruf Amin juga menilai fenomena digitalisasi ekonomi ini merupakan peluang besar bagi percepatan, pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Karena menurutnya, fenomena ini dapat mempercepat pasar, lembaga keuangan dan bisnis syariah.

Untuk itu, Wapres berharap, kegiatan ini dapat merumuskan pokok-pokok pikiran yang konstruktif untuk lebih menguatkan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.

“Saya berharap Ijtima Sanawi DPS se-Indonesia tahun 2021 ini dapat merumuskan pokok-pokok pikiran yang konstruktif serta dapat terjalin sinergi dan koordinasi yang lebih baik di antara stakeholders ekonomi dan keuangan syariah, sehingga lebih mudah untuk melakukan upaya penguatan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia,” pungkas pria kelahiran Tangerang, 11 Maret 1943 itu. []