Ekonomi

Wamenkeu Minta DJBC Fokus Jalankan Tugas Ditengah Kenaikan Omicron

Wamenkeu mengajak jajaran Kementerian Keuangan di Kalimantan Timur untuk menjalankan tugas dengan waspada dan hati-hati di tengah kenaikan kasus Omicron.


Wamenkeu Minta DJBC Fokus Jalankan Tugas Ditengah Kenaikan Omicron
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementrian Keuangan, Suahasil Nazara. (KEMENKEU.GO.ID )

AKURAT.CO Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengajak jajaran Kementerian Keuangan di Kalimantan Timur untuk menjalankan tugas dengan waspada dan hati-hati di tengah kenaikan kasus Omicron di Indonesia.

“Katanya virus Omicron ini light, tapi bukannya tidak membahayakan. Bisa jadi membahayakan, tetap harus hati-hati. Di tengah yang hati-hati itu, kita harus terus menjalankan tugas kita,” kata Wamenkeu dalam Rapat Koordinasi Gabungan Kemenkeu Satu di Samarinda, Kalimantan Timur, Jumat (28/1/2022).

Dalam paparannya, Wamenkeu meminta DJBC terus melaksanakan tugasnya dalam mengumpulkan bea dan cukai, serta memfasilitasi ekspor. DJP terus melanjutkan upayanya mencari penerimaan negara dan DJPb terus menjaga tata kelola untuk pencairan anggaran.

baca juga:

Sementara, DJKN harus terus menjaga pengelolaan aset dan barang milik negara. Wamenkeu menekankan seluruh Unit Eselon I Kementerian Keuangan juga harus melakukan sinergi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

“Kita tidak boleh berhenti menjalankan tugas. Ketika kita bilang tidak boleh berhenti itu, maka dalam beberapa tahun terakhir, kita memikirkan bahwa Kementerian Keuangan itu makin lama harus makin kerja bersama,” ujar Wamenkeu.

Harapannya, sinergi yang terus diperkuat dapat memberi kemanfaatan yang besar bagi masyarakat. APBN yang telah dijaga tata kelolanya oleh seluruh jajaran Kementerian Keuangan tidak hanya menjadi keberhasilan dalam indikator kinerja, tetapi juga memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Yang mau saya tantang adalah bisa tidak APBN yang Anda jaga dengan baik itu memberi kemanfaatan kepada masyarakat, kepada kebijakan, kepada pemerintah daerah, juga pemerintah pusat,” kata Wamenkeu.[]