Ekonomi

Wamenkeu Ajak Wajib Pajak Manfaatkan Fasilitas Dalam UU HPP

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengajak wajib pajak untuk memanfaatkan fasilitas yang ada pada UU HPP.


Wamenkeu Ajak Wajib Pajak Manfaatkan Fasilitas Dalam UU HPP
Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Suahasil Nazara (AKURAT.CO/Rizal Mahmuddhin)

AKURAT.CO Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyelenggarakan sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan  Perpajakan (UU HPP) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.

Pada kesempatan itu Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengajak wajib pajak untuk memanfaatkan fasilitas yang ada pada UU HPP.

"UU HPP sudah disahkan dalam UU Nomor 7/2021. Beberapa program sudah jalan, yang Pengungkapan Sukarela sudah mulai jalan sejak 1 Januari 2022. Kepada seluruh wajib pajak, seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa memanfaatkan seluruh fasilitas yang ada di HPP" jelas Wamenkeu saat memberikan keterangan kepada media setempat, Kamis (20/1/2022).

baca juga:

Selanjutnya Wamenkeu juga menyampaikan dalam sosialisasi ini dijelaskan juga berbagai ketentuan-ketentuan baru yang diatur dalam UU HPP. 

“Pencapaian target penerimaan pajak tahun 2021 adalah era baru pajak, dan era baru ini disertai dengan kesepakatan politik, restu politik untuk melihat konstruksi baru perpajakan kita ke depan. Apa saja itu? Inilah yang ada di dalam Undang-Undang HPP,” ujarnya.

Dalam sesi diskusi, beberapa pertanyaan yang naik dalam forum dari wajib pajak adalah pertanyaan seputar Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Pertanyaan dijawab langsung oleh Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo.

Suryo juga mengingatkan wajib pajak untuk segera memanfaatkan kesempatan pengungkapan sukarela yang terbatas waktu enam bulan daripada harta wajib pajak ditemukan oleh DJP di kemudian hari.

Informasi seputar PPS yang juga menjadi tempat mengungkapkan harta dalam PPS dapat ditemukan di laman landas https://pajak.go.id/pps.

Dengan adanya roadshow sosialisasi UU HPP di beberapa kota di Indonesia ini Kementerian Keuangan berharap materi UU HPP dapat tersampaikan secara utuh, lengkap, dan jelas karena materi disampaikan langsung dari sumbernya. 

Tak jauh berbeda dengan format acara di kota-kota sebelumnya, pemerintah yang diwakili oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memaparkan materi UU HPP, sementara DPR RI yang diwakili oleh tiga anggota Komisi XI, yakni Indah Kurniawati, M. Sarmuji, dan M.Misbakhun menyampaikan proses penyusunan UU HPP. Setelahnya, dilakukan diskusi dan tanya jawab.

Ketiga anggota Komisi XI DPR RI menyampaikan tanggapannya tentang kelahiran UU HPP.

Menurut mereka, UU HPP lahir dari sebuah forum yang pembahasannya sangat fundamental. Baik pemerintah maupun DPR mengerahkan segala kemampuannya, bukan untuk saling mengalahkan, namun untuk mencari formulasi sistem pajak yang terbaik.

Sistem pajak yang ideal haruslah mampu mendapatkan tambahan penerimaan negara namun tidak boleh mematikan ekonomi, justru seharusnya ditumbuhkan.[]