Rahmah

Wamenag: Kehadiran BPJPH Perkuat Sertifikasi Halal

Wamenag: Kehadiran BPJPH Perkuat Sertifikasi Halal
Wamenag Zainut Tauhid Sa’adi (YouTube OFFICIAL MUITV)

AKURAT.CO  Sertifikasi halal merupakan bagian penting yang menjadi koor bisnis penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) di Indonesia. Di dalam Undang-undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menegaskan bahwa jaminan produk halal merupakan kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.

Menurut Wakil Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi mengatakan kehadiran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memperkuat sertifikasi halal yang sudah puluhan tahun dijalankan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Karena sejak 17 Oktober 2019, sertifikasi halal ditransformasikan dan ditingkatkan dari semula yang bersifat sukarela menjadi wajib dilaksanakan oleh semua pelaku usaha.

"Transformasi tersebut sejatinya merupakan penguatan dan penyempurnaan sertifikasi halal. Baik itu dari regulasi maupun proses bisnis pelaksanaannya," ujarnya dalam Webinar bertajuk 'Sertifikasi Halal dan Perpanjangannya di Masa Pandemik', Rabu (1/9/2021).

baca juga:

Menurut Zainut, kewenangan administratif penyelenggaraan JPH dijalankan oleh pemerintah melalui BPJP. Adapun pemeriksaan dan pengujian terhadap kehalalan produk dijalankan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Sedangkan penetapan Halal atau Fatwa Halal produk tetap menjadi kewenangan MUI.

"Kerjasama tiga pihak penyelenggara sertifikasi halal ini bersifat interpedensi, dimana satu sama lain saling membutuhkan, saling menguatkan dan saling mendukung," tuturnya.

Lebih lanjut, Zainut memaparkan jika transformasi era baru sertifikasi halal juga ditandai dengan dinamisnya perkembangan dan penyempurnaan jaminan produk halal. Karena belum genap satu tahun ini kewajiban sertifikasi halal dijalankan oleh BPJPH regulasi JPH mengalami perkembangan sangat signifikan dengan lahirnya Undang-undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Undang-undang ini menekankan penyederhanaan perzinaan berusaha dan berbagai kemudahan khususnya bagi pelaku UMK di bidang penyelenggara JPH," jelasnya.

Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Undang-undang Cipta Kerja mengatur beberapa hal. Diantaranya percepatan layanan sertifikasi halal, fasilitator pembiayaan layanan sertifikasi halal bagi UMK, penataan, kewenangan dan kesempatan peran bagi masyarakat dan mendorong perkembangan ekosistem halal di Indonesia.

"Sejalan dengan undang-undang Cipta Kerja, peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal memuat sejumlah klausul penting tentang kemudahan sertifikasi halal khususnya bagi UMK, pembiayaan, disamping pengaturan tentang lembaga pemeriksa halal dan auditor halal," pungkasnya.[]