Ekonomi

Walhi Minta UU Cipta Kerja dan UU Minerba Dihapuskan, Ini Alasannya!

Produk hukum yang secara jelas dan terang sangat berpihak pada kepentingan investasi, namun abai pada kepentingan lingkungan hidup.


Walhi Minta UU Cipta Kerja dan UU Minerba Dihapuskan, Ini Alasannya!
Ratusan massa buruh DKI Jakarta dari berbagai aliansi melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Balaikota, Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2020). Aksi demo buruh tersebut untuk menyampaikan aspirasi terkait penolakan RUU Omnibus Law. Mereka meminta agar Presiden Jokowi dan juga meninta kepada Gubernur DKI Jakarta serta DPRD menolak dan bergerak cepat untuk membatalkan RUU yang dianggap mereka kontroversial. (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2021 memilih tema restorasi ekosistem. PBB mengajak seluruh pihak memulihkan kembali kondisi lingkungan hidup dalam kurun waktu satu dekade ke depan. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) pada 2018.

Kajian para ahli dalam panel tersebut menyebut pembatasan kenaikan suhu harus di bawah 1,5˚ celcius karena ke kenaikan suhu 2˚ celcius akan menimbulkan dampak yang buruk bagi dunia. Hal ini pun sejalan dengan target utama Perjanjian Paris yang membatasi kenaikan suhu 1,5° celcius.

Direktur Eksekutif Nasional Walhi Nur Hidayati menyebutkan semangat pemulihan pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2021 sama sekali tidak tercermin dalam berbagai kebijakan pemerintah Indonesia.

baca juga:

Hal ini paling tidak tercermin dalam legislasi UU Cipta Kerja dan Perubahan UU Minerba berikut aturan turunannya. Produk hukum yang secara jelas dan terang sangat berpihak pada kepentingan investasi, namun abai pada kepentingan lingkungan hidup.

Nur juga mengatakan suara penolakan terhadap proses legislasi ini juga diwarnai oleh tindakan represif dan tidak demokratis.

“Parahnya, Presiden Joko Widodo dan beberapa kementerian di bawahnya malah menyesatkan rakyat Indonesia dan forum global dengan menyatakan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai produk hukum yang memperlihatkan komitmen Indonesia untuk memastikan agar kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat tidak merugikan lingkungan hidup,” sebut Nur Hidayati lewat keterangan tertulisnya, Jakarta, Sabtu (5/6/2021).

Bagi Walhi, UU Cipta kerja berpotensi mereduksi luas kawasan hutan hingga meminimalkan pertanggungjawaban korporasi terhadap praktik buruk perlidungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

UU Cipta kerja dinilai mengakselerasi kerusakan lingkungan dan mempercepat Indonesia pada lubang krisis iklim yang lebih dalam.

Apabila pemerintah serius untuk menjadikan Hari Lingkungan Hidup Sedunia sebagai momentum memulihkan Indonesia, memulihkan krisis kemanusian dan lingkungan hidup yang kita hadapi, maka langkah awal yang harus segera dilakukan sebagai prasyarat pemulihan Indonesia adalah Presiden secara tegas menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) yang membatalkan UU Cipta Kerja dan Perubahan UU Minerba berikut aturan turunannya.

Penerbitan perppu ini dapat disandarkan pada pertimbangan konstitusional menyelamatkan Indonesia dan segenap tumpah darahnya dari ancaman bencana serta kerusakan lingkungan hidup. []