News

Wakil Ketua MPR: Target Presiden Soal Pertumbuhan Ekonomi Harus Realistis

Wakil Ketua MPR RI Syarifuddin Hasan mendorong Pemerintah untuk membuat grand desain penyelamatan ekonomi Indonesia.


Wakil Ketua MPR: Target Presiden Soal Pertumbuhan Ekonomi Harus Realistis
Presiden Joko Widodo memberikan kata sambutan dalam pembukaan Asian Agriculture and Food Forum (ASAFF) tahun 2020 di Istana Negara, Kompleks Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (12/3/2020). ASAFF Tahun 2020 yang diselenggarakan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) merupakan hasil kolaborasi antarnegara dan antarpebisnis di kawasan Asia untuk membangun kemandirian pertanian dan ketahanan pangan di Asia. (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Wakil Ketua MPR RI, Syarifuddin Hasan atau Syarief Hasan menegaskan kepada Pemerintah untuk melakukan kajian yang matang dalam merancang target pertumbuhan ekonomi.

Pasalnya, dalam Rapat Koordinasi Kepala Daerah Tahun 2021 secara virtual pada Rabu (14/4/2021), Presiden RI Joko Widodo menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen pada Kuartal II-2021.

"Masih ingat pada perode 1 Presiden Jokowi, Presiden Jokowi sendiri pernah mengatakan ekonomi Indonesia akan meroket 7 persen dan aktualnya pertumbuhan ekonomi tidak lebih dari 5.2 persen. Rupanya target pertumbuhan ekonomi angka 7 persen itu adalah angka yg mungkin datangnya atas pengalaman," ungkap Syarief, di Jakarta, Minggu (18/4/2021).

Dia memandang, bahwa target tinggi yang dipasang oleh Pemerintah sangat tidak relevan dengan kondisi Indonesia hari ini dimana kondisi negara belum pulih dari pandemi Covid-19.

"Pertumbuhan ekonomi yang anjlok dan masih minus hingga hari ini, penggangguran yang masih bertambah, serta daya beli masyarakat yang masih rendah/konsumsi rakyat juga rendah, pertumbuhan  investasi yang belum tinggi sekali, eksport yang masih rendah, belum lagi Utang Pemerintah yang mencapai  Rp 6.100 Trilliun menjadi beban Negara," urainya.

Beberapa waktu yang lalu, kata Syarief, BPS RI mengeluarkan rilis resmi terkait pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hasilnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia Kuartal III dan IV 2020, ekonomi Indonesia masih berada pada posisi minus 3,49 persen dan minus 2,19 persen. Akibatnya, Indonesia dipastikan masih di dalam jurang resesi.

Angka itupun diperparah dengan data dari Kemenaker RI menyebutkan jumlah pengangguran selama Pandemi Covid-19 bertambah sebesar 3,05 juta. Bahkan, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) menyebutkan lebih dari 6,4 juta pekerja yang di PHK hingga akhir 2020. Banyaknya PHK ini meningkatkan jumlah pengangguran dan kemiskinan di Indonesia.

Oleh karena itu, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini pun mendorong Pemerintah untuk membuat grand desain penyelamatan ekonomi Indonesia. Selain itu, Ia pun juga mendorong Pemerintah tidak hanya membuat kebijakan jangka pendek, tetapi juga kebijakan jangka panjang yang realistis.

"Kuncinya, perencanaan matang, jangka panjang, realistis dan tidak optimis berlebihan, dan konsistensi dalam pengelolaan ekonomi Indonesia," pungkasnya.[]

Melly Kartika Adelia

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu