News

Wakil Ketua MPR Harap Kebijakan Pengendalian Covid-19 Dilakukan Terukur dan Jelas

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat berharap kebijakan pengendalian Covid-19 dilaksanakan dengan sasaran yang terukur.


Wakil Ketua MPR Harap Kebijakan Pengendalian Covid-19 Dilakukan Terukur dan Jelas
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat (Instagram/lestariemoerdijat)

AKURAT.CO Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat berharap kebijakan pengendalian Covid-19 dilaksanakan dengan sasaran yang terukur. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan menjadikan setiap tahapan kebijakan pengendalian Covid-19 sebagai momentum memperbaiki kekurangan. 

"Saya sangat berharap setiap tahapan kebijakan pengendalian Covid-19, apa pun namanya, dilaksanakan dengan langkah yang terukur dan sasaran yang jelas," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (2/8/2021).

Dia menjelaskan, dengan indikator sasaran yang jelas di setiap kebijakan yang diterapkan, pemerintah pusat dan daerah dapat segera memperbaiki kekurangan yang terjadi. Sehingga pada kebijakan berikutnya terjadi perbaikan signifikan dan tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti sebelum-sebelumnya.

Ia lalu mencontohkan komitmen dan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan testing Covid-19 hingga mencapai 400 ribu sampel per hari. Tetapi hingga beberapa pekan terakhir, sampel yang diperiksa hanya mampu di kisaran 100 ribu-150 ribuan sampel per hari. Target 400 ribu sampel per hari hingga kini belum terwujud.

Begitu juga dengan positivity rate. Pada awal pemberlakuan PPKM darurat (3/7/2021) tercatat 25,5 persen. Sementara pada saat perpanjangan PPKM level 4, Minggu (1/8/2021) positivity rate nasional malah naik menjadi 27,3 persen. Masih jauh dari standar yang disarankan WHO, yaitu di bawah 5 persen. 

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, sangat berharap para pemangku kepentingan di pusat dan daerah mampu mengatasi dengan segera kendala-kendala dalam pencapaian sejumlah target tersebut. Rerie, sapaan akrabnya menilai tanpa upaya testing, tracing dan treatment (3T) yang memadai, upaya pengendalian Covid-19 akan berjalan di tempat atau bahkan mengalami kemunduran.

Sebab, dengan data yang berasal dari sampel yang kurang memadai, berpotensi menghasilkan kesimpulan yang salah dan akan berdampak pada pengambilan keputusan yang salah.

"Demikian juga dengan angka positivity rate yang masih relatif tinggi yang mencerminkan dugaan upaya pembatasan pergerakan orang yang dilakukan selama ini kurang efektif," katanya.

Menurut dia, tanpa upaya perbaikan yang signifikan, alih-alih mengendalikan penyebaran Covid-19, setiap pekan malah kekhawatiran semakin tinggi. Terutama dipicu kenaikan kasus positif dan tingkat kematian yang masih tercatat ribuan orang per hari. Pola-pola bekerja business as usual dari para pemangku kepentingan di pusat dan daerah, menurut Rerie, harus segera ditinggalkan.