News

Wakil Ketua KPK Minta Aparat Penegak Hukum di Gorontalo Saling Koordinasi Saat Tangani Kasus Rasuah

Wakil Ketua KPK Minta Aparat Penegak Hukum di Gorontalo Saling Koordinasi Saat Tangani Kasus Rasuah
Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (AKURAT.CO/Fajar Rizky Ramadhan)

AKURAT.CO, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango meminta aparat penegak hukum di wilayah Gorontalo saling berkoordinasi jika merasa kesulitan menangani kasus rasuah.

Nawawi menjelaskan, KPK bisa mengambil alih perkara perkara apabila penegak hukum lain merasa kesulitan dalam menangani perkara rasuah. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 19 Tahun  2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"KPK dapat melakukan pengambilalihan perkara setelah melalui sejumlah pertimbangan dan gelar perkara," kata WNawawi Pomolango dalam keterangan tertulisnya, Rabu (5/10/2022).

baca juga:

Nawawi menuturkan, terdapat beberapa alasan mengapa lembaga antirasuah dapat melakukan supervisi. "Pertimbangannya seperti perkara yang berlarut-larut, tidak ada progres, mendapat perhatian masyarakat, ada intervensi, dan kerugian negara yang besar," tegasnya.

Selain itu, komisi antirasuah juga bisa memberikan fasilitas pencarian Daftar Pencarian Orang (DPO), pemeriksaan fisik, pelacakan aset, serta pemberian keterangan ahli. Nawawi menuturkan nantinya segala biaya penanganan perkara akan dibebankan kepada KPK.

"Harapannya dengan supervisi KPK, ke depannya penanganan perkara korupsi bisa berjalan efektif di Gorontalo. Meski wilayah ini tidak pernah tersentuh OTT, namun cukup banyak pengaduan korupsi ke KPK dari Gorontalo," tegasnya.

KPK juga membeberkan jumlah kasus rasuah yang terjadi di Gorontalo mencapai 86 sejak tahun 2017-2022.

Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo Haruna menyampaikan apresiasinya kepada lembaga antirasuah yang senantiasa mendukung upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi di wilayah Provinsi Gorontalo. Menurutnya, korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang membutuhkan sinergitas semua pihak dalam mengungkap perkaranya, termasuk dari KPK.

“Adanya sinergitas ini membuat antar-aparat penegak hukum tidak ada persaingan, tetapi saling mendukung, saling memberi masukan, saling bertukar informasi, sehingga siapapun yang melaksanakan penanganan korupsi bisa berhasil dan tuntas, baik pelakunya diadili maupun aset-asetnya sebanyak mungkin disita,” kata Haruna.

Haruna menjelaskan, selain penindakan, pihaknya juga berupaya memberantas korupsi dengan cara pencegahan. Keduanya berjalan secara simultan di Wilayah Gorontalo. 

“Misalnya kita menangani Tipikor, lalu kita menemukan Tipikor itu terjadi karena kesalahan atau kekurangan sistem. Maka kita memberi masukan, agar sistem yang terjadi Tipikor itu supaya berhenti,” ujar Haruna.[]