Ekonomi

Wakil Ketua DPR Desak OJK Evaluasi Produk Asuransi Berbasis Investasi

DPR meminta OJK memetakan laporan terkait produksi asuransi berbasis investasi dari masyarakat, untuk kemudian diproses dan dijadikan bahan evaluasi


Wakil Ketua DPR Desak OJK Evaluasi Produk Asuransi  Berbasis Investasi
Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin bersama Anggota Fraksi Golkar Robert Joppy Kardinal saat memberikan keterangan mengenai Papua di Lobby Nusantara III, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Kamis (3/12/2020). (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan jumlah laporan masyarakat terkait produk asuransi berbasis investasi atau unitlink tahun 2020 sebanyak 583 laporan atau meningkat dua kali lipat dari 2019 yang tercatat 360 laporan. Tren yang sama itupun terjadi pada tahun ini, dimana telah terdapat 273 laporan memasuki bulan keempat tahun 2021.

Atas laporan yang diterima, DPR RI meminta OJK memetakan laporan yang diterima dari masyarakat, untuk kemudian diproses dan dijadikan bahan evaluasi terhadap pengawasan operasional perusahaan asuransi unitlink. Sehingga ke depannya tidak ada yang merasa dirugikan atas transaksi yang dilakukan masyarakat pada produk keuangan tersebut.

"Kami mendorong OJK untuk meminta para agen asuransi unitlink untuk menjelaskan kepada calon nasabah bukan hanya potensi keuntungan yang akan didapat. Namun juga menjelaskan risiko investasi yang mungkin dialami, serta memastikan nasabah memahami seluruh isi polis guna menghindari tuntutan-tuntutan nasabah akibat penurunan nilai investasi yang dialami di kemudian hari," papar Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin dalam keterangan resminya, Selasa (20/4/2021).

DPR RI juga meminta OJK untuk menginformasikan masyarakat untuk selalu membaca dengan teliti polis yang diterima maupun surat kesepakatan mengenai keuangan lainnya, sehingga masyarakat memahami hak dan kewajiban, maupun keuntungan dan risiko yang dialami.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini pun mendorong OJK untuk mengoptimalkan program edukasi masyarakat mengenai keuangan, agar masyarakat memiliki keterampilan untuk membuat keputusan yang efektif dalam mengatur keuangannya, guna menciptakan masyarakat yang teredukasi dan terinklusi keuangan dengan baik.

"Meminta OJK untuk mengoptimalkan layanan pengaduan konsumen terkait produk asuransi maupun produk keuangan lainnya, sehingga masyarakat terlindungi dan sebagai upaya pengawasan terhadap operasional lembaga keuangan," pungkas Azis.

Sekadar informasi, pengamat asuransi Irvan Rahardjo meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak melupakan fungsinya untuk memberikan perlindungan bagi konsumen menyusul maraknya laporan pengaduan terkait produk asuransi. Irvan mengingatkan tiga fungsi utama OJK yaitu pengaturan, pengawasan dan perlindungan. Namun, fungsi perlidungan dinilainya kerap terlupakan.

" Ini yang sering terlupakan, fungsi perlindungan konsumen ini. Ada fasilitas mediasi, ada fasilitas penyelesaian sengketa, tapi pada kenyataannya sikap OJK yang bisa memberikan ketenangan ke nasabah itu yang belum nampak," katanya dalam Consumer Talk Ngabuburit - Masa Depan Perlindungan Konsumen Jasa Asuransi yang digelar Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Jumat (16/4/2021).[]

Prabawati Sriningrum

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu