News

Waketum PAN Bantah KIB Bakal Ganggu Jalannya Kinerja Pemerintahan

Para menteri seperti Airlangga Hartarto dan Soeharso Monoarfa justru bertanggungjawab atas peningkatan kinerja pemerintahan.


Waketum PAN Bantah KIB Bakal Ganggu Jalannya Kinerja Pemerintahan
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah) bersama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kanan) dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa (kiri) menyampaikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di kawasan Menteng, Jakarta, Kamis (12/5/2022). (AKURAT.CO/Endra Prakoso)

AKURAT.CO, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi menegaskan bahwa Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dijamin tidak akan mengganggu kinerja pemerintahan Presiden Jokowi. 

Bahkan, ia menyebut jika para menteri seperti Airlangga Hartarto dan Soeharso Monoarfa justru bertanggungjawab atas peningkatan kinerja pemerintahan. 

"KIB tetap berkomitmen dan bertanggungjawab atas peningkatan kinerja pemerintah karena KIB merupakan bagian dari pemerintahan Jokowi - Ma’ruf Amin, " kata Yoga ketika dihubungi AKURAT.CO,  Sabtu (21/5/2022). 

baca juga:

Yoga menilai, adanya KIB justru menjadi momentum yang baik untuk mentradisikan koalisi atau penggabungan parpol dalam mempersiapkan pilpres 2024,tidak diputuskan injury time atau last minute.

"Adanya kesepakatan sejak awal akan mempermudah untuk merencanakan platform koalisi dalam rangka visi Indonesia dan pemerintahan ke depan," ujar Anggota Komisi IV DPR RI periode 2009-2014.

"Dan ini juga menjadi bagian dari proses pendidikan politik rakyat bahwa pemilu harus diarahkan ke ranah rasional, modern, terukur, transparan, akuntabel, mencerdaskan, dan menggembirakan," sambungnya. 

Oleh karena itu, kata Yoga, upaya pembentukan koalisi merupakan hal dasar dalam sikap berpolitik dan diatur dalam Undang-undang Dasar 1945.

"Upaya kreatif masing-masing partai politik untuk saling PDKT, pendekatan, saling lirik, saling jatuh cinta, dan bersepakat akan menuju pelaminan politik adalah hak dasar dari partai politik yang tentu dijamin oleh UUD 1945 dan diperjelas di UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, " pungkasnya.[]