News

Waka Komisi X Desak Kemendikbudristek Sosialisasikan Kebijakan Anggaran Seleksi Guru PPPK

DPR mendorong Kemendikbud menertibkan linieritas pendidikan dalam seleksi guru sesuai dengan kompetensi dan memberikan kejelasan data pokok pendidikan


Waka Komisi X Desak Kemendikbudristek Sosialisasikan Kebijakan Anggaran Seleksi Guru PPPK
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih (kiri) saat memimpin rapat kerja dengan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita di Komisi X di Nusantara I, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Senin (22/10/2018). Rapat kerja ini membahas dan menyepakati jawaban pemerintah atas pertanyaan dan pandangan anggota komisi X DPR pada raker tanggal 15 Oktober 2018 yang lalu, sebagai bahan yang tidak terpisahkan dari DIM RUU tentang Ekonomi Kreatif dan menjadi salah satu bahan rujukan dalam pem (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Komisi X DPR RI menyoroti kebijakan pemerintah terkait seleksi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) karena masih ditemukan banyak persoalan khususnya terkait guru yang sudah lolos "passing grade". 

Hal itu terungkap dalam audiensi Komisi X DPR RI dengan Guru Lulus Passing Grade PPPK di Gedung DPR/MPR Jakarta. 

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengatakan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menertibkan linieritas pendidik dalam seleksi guru.

baca juga:

"Komisi X DPR mendorong Kemendikbudristek menertibkan linieritas pendidikan dalam seleksi guru sesuai dengan kompetensi dan memberikan kejelasan data pokok pendidikan (dapodik) bagi guru yang sudah lulus passing grade," kata Fikri dalam keterangannya, Rabu (6/7/2022). 

Politikus PKS itu mendesak Panitia Seleksi (Pansel) guru PPPK melalui Kemendikbudristek mensosialisasikan kebijakan anggaran seleksi guru ASN PPPK.

Menurut dia, Kemendikbudristek perlu melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengundang pemerintah daerah yang masih ada persoalan dalam seleksi ASN PPPK.

Dalam audiensi tersebut, para guru lulus "passing grade" PPPK menyampaikan beberapa aspirasi antara lain, pertama, tidak mendapatkan jam mengajar lagi dan tidak memegang kelas pada tahun ajaran 2022-2023 setelah penempatan guru PPPK yang sudah dilantik di tahap 1 dan 2.

"Kedua, meminta Komisi X DPR mengundang pemda terkait pengajuan formasi PPPK dan ketersediaan anggaran," ujar dia. 

Ketiga, tenaga kependidikan sangat penting keberadaannya sehingga perlu diperhatikan dan ada seleksi bagi yang sudah mengabdi bertahun-tahun.