Ekonomi

Wajib Tes PCR Hanya Diberlakukan untuk Penumpang Pesawat, Itu Diskriminatif!

Bos YLKI Tulus Abadi menyatakan kewajiban penumpang pesawat melakukan tes PCR sebagai kebijakan yang diskriminatif


Wajib Tes PCR Hanya Diberlakukan untuk Penumpang Pesawat, Itu Diskriminatif!
Petugas kesehatan mengambil sampel lendir seorang warga saat tes usap PCR COVID-19 (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO, Ketua Umum YLKI Tulus Abadi menilai kewajiban penumpang pesawat melakukan tes PCR sebagai kebijakan yang diskriminatif. Hal itu lantaran sektor transportasi lain tidak diwajibkan hal serupa, dan hanya menggunakan antigen.

"Kebijakan wajib PCR bagi penumpang pesawat adalah kebijakan diskriminatif, karena memberatkan dan menyulitkan konsumen. Diskriminatif, karena sektor transportasi lain hanya menggunakan antigen, bahkan tidak pakai apapun," jelasnya kepada Akurat.co, Senin (25/10/2021).

Lebih lanjut, Tulus menduga adanya penyimpangan tarif tes PCR. Ia menyebutkan pemerintah telah menetapkan besaran tarif tes PCR Rp495.000, namun fakta di lapangan adalah besaran tersebut sebagai tarif ekonomi.

baca juga:

Yang terjadi di lapangan, sambungnya, harga tes PCR bisa berkali-kali lipat, dari Rp750.000, Rp900.000, hingga Rp1,5 juta untuk yang disebut sebagai tarif ekspres.

"HET PCR di lapangan banyak diakali oleh provider dengan istilah 'PCR Ekspress", yang harganya 3x lipat dibanding PCR yg normal. Ini karena PCR normal hasilnya terlalu lama, minimal 1x24 jam," terangnya.

Karena itu, Tulus menyarankan agar aturan wajib tes PCR bagi penumpang pesawat untuk diganti menjadi tes antigen.

"Sebaiknya kebijakan tersebut dibatalkan, minimal direvisi. Misalnya, waktu pemberlakukan PCR menjadi 3x24 jam, mengingat di daerah lab PCR tidak semua bisa cepat. Atau cukup antigen saja, tapi harus vaksin 2x. Dan turunkan HET PCR menjadi kisaran menjadi Rp200an. Jangan sampai kebijakan tersebut kental aura bisnisnya. Ada pihak-pihak tertentu yang diuntungkan," tukasnya.

Sebagai informasi, sebelumnya, Pemerintah secara resmi mewajibkan penumpang pesawat untuk penerbangan dari atau menuju bandara di Pulau Jawa dan Pulau Bali menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama. Syarat naik pesawat selanjutnya, yakni calon penumpang diminta memperlihatkan surat keterangan hasil negatif RT-PCR.

Pemerintah hanya mengakui penggunaan surat keterangan bebas Covid-19 dari RT-PCR, sehingga hasil antigen, terlebih GeNose, tak lagi diakui. Aturan ini berlaku efektif mulai 24 Oktober 2021. Terkecuali di daerah terpencil atau perintis, aturan itu tidak berlaku. Sehingga penumpang pesawat perintis dibebaskan dari kewajiban tes PCR.