News

Wagub Riza Klarifikasi Soal Kerjasama Pemprov DKI dengan ACT

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan bahwa Pemprov DKI tidak pernah bekerjasama secara langsung dengan organisasi filantropi, Aksi Cepat Tanggap (ACT).


Wagub Riza Klarifikasi Soal Kerjasama Pemprov DKI dengan ACT
Wagub DKI Jakarta, Riza Patria (AKURAT.CO/Yohanes Antonius )

AKURAT.CO, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan bahwa Pemprov DKI tidak pernah bekerjasama secara langsung dengan organisasi filantropi, Aksi Cepat Tanggap (ACT). Kerjasama tersebut dilakukan oleh ACT dengan Baznas. Pemprov, kata Riza, tidak pernah melakukan penandatanganan kerjasama dengan lembaga filantropi yang saat ini sedang menghadapi kemelut dugaan penyelewengan dana kemanusian itu. 

Pernyataan Riza itu sekaligus meralat pernyataan dia sehari sebelumnya, Selasa (5/7/2022). Seperti diketahui, usai mengikuti rapat paripurna di DPRD kemarin, Riza menyatakan harapannya agar kerjasama ACT dengan Pemprov DKI dapat berlanjut. 

"Jadi terkait ACT, perlu kami sampaikan ACT itu tidak ber-MoU dengan Pemprov. ACT itu kerjasamanya dengan Baznas gitu loh. Silakan saja itu masalah di internal ACT, silakan tidak ada hubungannya dengan Pemprov," katanya di Balaikota, Rabu (6/7/2022). 

baca juga:

Dia mengatakan, kemelut yang membelit ACT merupakan masalah internal. Masalah di internal ACT itu, kata dia, tidak ada kaitannya dengan Pemprov DKI 

"Jadi silakan masalah ACT masalah yang terpisah. Itu masalah di internal ACT dan tidak terkait dengan Pemprov," ujarnya. 

Bagi Pemprov, kata dia, kerjasama dengan pihak ketiga untuk membangun Jakarta akan terus dilakukan. Pemprov, kata dia, terus berupaya berkolaborasi dengan pihak-pihak lain. Dia menegaskan bahwa ACT tidak pernah digandeng langsung Pemprov DKI dalam program-programnya. 

"Sekali lagi ACT tidak ada hubungannya dengan Pemprov kerja sama yang selama ini ACT itu dengan Baznas silakan cek kembali," katanya. 

Dia menambahkan, termasuk kerjasama semua hal yang terkait dengan penyelenggaraan hewan kurban. Apalagi, saat ini, pemerintah pusat telah mencabut izin ACT. 

"Apalagi dengan seperti itu (izin dicabut pemerintah pusat) itu wilayahnya bukan di Pemprov, jadi ACT wilayahnya bukan di Pemprov DKI," ujarnya. []