News

Wagub DKI Bantah Pecat Anggota TGUPP Karena Jadi Makelar Jual Beli Jabatan

Wagub DKI menyebut, Alwin mengundurkan diri, bukan dipecat karena menajdi makelar jual beli jabatan di lingkugan Pemprov DKI


Wagub DKI Bantah Pecat Anggota TGUPP Karena Jadi Makelar Jual Beli Jabatan
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. (Akurat.co/Yohanes Antonius)

AKURAT.CO, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membantah isu pemecatan anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang diduga menjadi makelar jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 

Ariza menyebut anggota TGUPP yang sebelumnya disebut berinisial AW itu adalah Alwin Wijaya. kata dia Alwin memang mengundurkan diri, bukan dipecat sebagaimana dugaan sejumlah pihak sebelumnya.

"Alwin Wijaya kan memang mengundurkan diri. Tidak ada masalah," kata Ariza di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat  Selasa (25/5/2021).

Ariza mengaku, Alwin mengundurkan diri jabatan itu karena merasa sudah terlalu lama mengabdi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Diketahui yang bersangkutan baru tiga tahun terakhir menjadi TGUPP di DKI Jakarta. Ariza mengaku pihaknya tidak bisa melarang seorang pejabat menyudahi karirnya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta apapun alasannya.

"(Alwin mengundurkan diri) setelah lebih dari 3 tahun di sini. Itu hak pribadinya," ujarnya.

Sebelumnya,  Anggota Komisi A DPRD DKI Thopaz Nugraha Syamsul menduga Alwin dipecat Gubernur Anies Baswedan karena jadi mafia jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Kalau dari penglihatan kami dan kami terka-terka dari isu di lapangan dan isu di kantor, AW masih terkait dengan mafia jabatan," kata Thopaz ketika dikonfirmasi Selasa (25/5/2021).

Thopaz mengaku dugaan pihaknya pemecatan Alwin juga masih berhubungan dengan isu lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang belakangan mencuat. Dimana sebanyak 239 Pegawai Ngeri Sipil (PNS) ogah ikut lelang jabatan pegawai eselon II  untuk mengisi 17 jabatan yang lowong.

"Ini masih dugaan, kami khawatir ada mafia jabatan yang memperjual belikan, itulah sebab terjadi minim keinginan (ASN ikut lelang jabatan)," ucapnya.

Dugaan keterlibatan anggota TGUPP dalam lelang jabatan itu juga  pernah dihembuskan Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. Menurut dia, peran TGUPP terlalu sentral yang kemudian berimbas pada 293 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ogah ikut lelang jabatan yang dibuka Gubernur Anies Baswedan.

"Peran TGUPP terlalu sentral. Ini analisa saya. Terlalu sentral dan terlalu operasional," kata Gembong. []