News

Wacana Wisata Apung di Kepulauan Seribu DKI Jakarta

Rapat membahas wacana wisata apung di Kepulauan Seribu terlaksana pada Senin (7/6/2021)


Wacana Wisata Apung di Kepulauan Seribu DKI Jakarta
Desain wisata apung di Kepulauan Seribu (Istimewa)

AKURAT.CO, Wacana membuat wisata apung di perairan Kepulauan Seribu kian matang dilakukan PT Paramitra 1000 Wisata. Mencapai itu, rapat koordinasi dengan SKPD dilakukan Senin (7/6/2021) lalu. 

Rapat yang dilakukan secara daring dan dihadiri sejumlah pihak, mulai dari Dinas Perijinan DKI Jakarta, Dinas Teknis, TGUPP, Jakarta Investment Center (JIC), sejumlah biro di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta, Pemkab Kepulauan Seribu, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Dalam rapat, mereka membahas pendirian dan perizinan yang dilakukan sarana wisata terapung (House Floating Boat) serta pengembangan penataan kawasan Hexagon, Pulau Panggang, Kepulauan Seribu.

"Sengaja kami gencarkan, guna meningkatkan kualitas wisata di Jakarta demi menambah daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara dengan membangun destinasi wisata baru," kata Direktur Utama PT Paramitra 1000 Wisata, Nana Suryana dikonfirmasi, Selasa (8/6/2021).

Terlebih nantinya wisata baru yang dibangun dinilai lebih atraktif di Kepulauan Seribu. Sehingga upaya untuk menjadikan Kepulauan Seribu sebagai salah Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), maupun sebagai salah satu dari 10 destinasi wisata Indonesia dapat terwujud. 

"Rapat sendiri bersifat pendalaman maksud dan tujuan swasta dalam membangun Penginapan Terapung (House Floating Boat)," katanya. 

Selain itu, rapat juga membahas tentang bentuk kerja sama, skema kerja sama dan sistem pengelolaan serta pembiayaan maupun investasi-nya.

Terlebih kawasan Hexagon sendiri merupakan fasilitas umum dan sosial Pemkab Kepulauan Seribu, sementara pembangunan penginapan terapung berasal dari PT Paramitra 1000 Wisata.

Selain itu, rapat juga membahas tentang dampak negatif yang muncul dari pembangunan ini, salah satunya ekosistem. 

“Karena itu kami siap memenuhi segala proses perizinan dari dinas terkait mulai dari provinsi hingga kementerian,” tegasnya.[]