News

Wacana PPN Sembako, Mardani: Janganlah Menyengsarakan Rakyat!

Mardani Ali Sera menegaskan bahwa PKS menolak rencana pemerintah mengenakan PPN sembako.


Wacana PPN Sembako, Mardani: Janganlah Menyengsarakan Rakyat!
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera (Dok Pribadi)

AKURAT.CO, Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyoroti sikap Menteri Keuangan Sri Mulyani yang tampak heran ketika mengetahui dokumen PPN sembako dan pendidikan bocor di publik.

Mardani mengatakan, meski PPN sembako dan pendidikan hanya sebatas wacana, namun tetap perlu dikritisi. Dia berharap pemerintah membuat kebijakan yang pro terhadap rakyat.

"Meskipun 'bocoran rencana', tapi itu bisa jadi kenyataan jika tidak segera dikritisi. Janganlah menyengsarakan rakyat. #PKSTolakPajakSembako," tulis Mardani sebagaimana dikutip AKURAT.CO dari Twitter @MardaniAliSera pada Sabtu (12/6/2021).

Lebih jauh, Mardani mengatakan pengenaan pajak terhadap barang kebutuhan pokok bisa berimbas pada nilai beli masyarakat. Dia khawatir PPN sembako membuat daya beli masyarakat menurun.

 "Wacana yang jelas tidak sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi pasca COVID-19 yang selama ini digadang-gadangan pemerintah," ujarnya.

Masih kata Mardani, angka kemiskinan akan melonjak bila harga pangan naik. "Hampir 73% kontributor garis kemiskinan dari bahan makanan," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah berencana mengerek tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 12 persen. Itu akan dituangkan lewat revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). 

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menilai hal ini wajar jika wacana tersebut mendapat respon cukup hangat. Bahkan Yustinus menyebutkan sebagai hal positif karena kesadaran akan pentingnya pajak semakin tinggi.

"Pajak adalah pilar penyangga eksistensi negara. Saya perlu berbagi konteks yang lebih luas agar kita dapat mendudukkan semua wacana secara jernih," katanya sebagaimana dikutip Akurat.co dari akun Twitter @prastow, Jakarta, Kamis (10/6/2021).

Lebih lanjut, menurut Yustinus, pemerintah secara tegas menyampaikan rancangan ini perlu disiapkan dan didiskusikan di saat pandemi, sebagai upaya untuk bersiap. Hal ini bukan berarti akan serta merta diterapkan di saat pandemi.

"Pemerintah, diwakili Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan, di berbagai kesempatan menegaskan bahwa rancangan ini perlu disiapkan dan didiskusikan di saat pandemi, justru karena kita bersiap," lanjutnya.[]

Arief Munandar

https://akurat.co