News

Vokal Bahas Isu HAM Papua, 5 Fakta Menarik PM Vanuatu Bob Loughman

Ia baru-baru ini mendapatkan mosi tidak percaya dari parlemen, tetapi menghindarinya dengan memboikot parlemen.


Vokal Bahas Isu HAM Papua, 5 Fakta Menarik PM Vanuatu Bob Loughman
Perdana Menteri Vanuatu Bob Loughman. (RNZ)

AKURAT.CO, Vanuatu kembali menuai perhatian masyarakat Indonesia. Pasalnya, negara ini kembali memanfaatkan isu HAM Papua untuk membahas Indonesia di forum PBB.

Kritik kurangnya kemajuan HAM di Bumi Cendrawasih ini dilontarkan oleh Perdana Menteri Vanuatu Bob Loughman. Lantas, seperti apa sosok Bob Loughman?

Dihimpun AKURAT.CO dari berbagai sumber, ini 5 fakta menarik Perdana Menteri Vanuatu Bob Loughman.

1. Dari parlemen melenggang ke kabinet

Serang Indonesia dengan Isu HAM Papua, 5 Fakta Menarik PM Vanuatu Bob Loughman - Foto 1
RNZ

Loughman mengawali karier politiknya dengan menjadi kader Vanua'aku Pati, partai sosialis demokratis di Vanuatu. Ia lantas terpilih sebagai anggota parlemen melalui Pemilu pada 6 Juli 2004. Kursinya pun berhasil dipertahankannya dalam Pemilu 2008 dan 2012.

Pada bulan Maret 2013, terjadi pergantian pemerintahan yang menobatkan Moana Carcasses sebagai perdana menteri baru. Carcasses lantas mengangkat Loughman menjadi menteri pendidikan.

2. Lengserkan pemimpinnya sendiri

Serang Indonesia dengan Isu HAM Papua, 5 Fakta Menarik PM Vanuatu Bob Loughman - Foto 2
United Nations ESCAP

Meski bisa masuk kabinet pemerintah berkat Carcasses, Loughman justru membantu menumbangkan pemerintahan tersebut menggunakan wewenangnya di parlemen pada 15 Mei 2014. Perdana Menteri baru Joe Natuman lantas mempertahankan pria 60 tahun itu di jabatannya sebagai Menteri Pendidikan.

Ia pun harus merelakan jabatannya tersebut pada 11 Juni 2015 ketika pemerintah Natuman digulingkan dalam mosi tidak percaya.

3. Jatuh bangun sebagai perdana menteri

Serang Indonesia dengan Isu HAM Papua, 5 Fakta Menarik PM Vanuatu Bob Loughman - Foto 3
Citizenship European

Loughman menjadi pemimpin Vanua'aku Pati sejak 2018. Ia lantas diangkat sebagai perdana menteri sejak 20 April 2020.

Namun, baru 1 tahun berkuasa, pihak oposisi mengajukan mosi tidak percaya pada 1 Juni 2021 atas dugaan pengeluaran berlebihan dalam penanganan krisis nasional akibat pandemi Covid-19 dan dampak Topan Harold tahun lalu. Kedua bencana ini berdampak negatif terhadap perekonomian Vanuatu.

4. Boikot parlemen yang justru jadi bumerang

Serang Indonesia dengan Isu HAM Papua, 5 Fakta Menarik PM Vanuatu Bob Loughman - Foto 4
YouTube/DSPPAC

Untuk menghindari mosi tidak percaya, anggota parlemen pemerintah memboikot parlemen selama 3 hari berturut-turut. Namun, taktik tersebut justru jadi bumerang bagi mereka. Pada 8 Juni 2021, Ketua Parlemen Gracia Shadrack memutuskan mengosongkan kursi Loughman dan 17 anggota parlemen lainnya..

Hakim Agung Oliver Saksak awalnya menunda keputusan Shadrack sampai pengadilan dapat secara resmi mempertimbangkan perselisihan tersebut. Pada 18 Juni 2021, Saksak mengonfirmasi bahwa 19 anggota parlemen pemerintah, termasuk Loughman, telah kehilangan kursi mereka. Namun, masih terbuka kesempatan banding.

5. Bolak-balik bahas Indonesia di Sidang Majelis Umum PBB

Serang Indonesia dengan Isu HAM Papua, 5 Fakta Menarik PM Vanuatu Bob Loughman - Foto 5
RNZ

Vanuatu bolak-balik mengungkit isu Papua di Sidang Majelis Umum PBB. Negara ini blak-blakan menuntut diusutnya pelanggaran HAM di Bumi Cendrawasih, bahkan menyarankan agar rakyatnya diberi kesempatan memilih nasibnya sendiri melalui referendum. Pernyataan serupa juga dilontarkan Loughman sejak menjabat sebagai perdana menteri.

Dalam Sidang Majelis Umum PBB tahun ini, pemimpin Vanuatu itu mengkritik kurangnya kemajuan HAM di Papua Barat. Ia mengklaim Forum Kepulauan Pasifik dan negara-negara Kelompok Afrika, Karibia, dan Pasifik telah meminta pengawasan PBB beberapa tahun terakhir terhadap situasi HAM di Papua. Kedua kelompok tersebut telah mendesak Indonesia untuk mengizinkan Kantor Komisioner HAM PBB untuk mengunjungi Papua dan memberikan penilaian independen.

Pemerintah Indonesia langsung melontarkan tanggapan melalui penggunaan Hak Jawab pertama dalam Sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB ke-76. Menurut Sekretaris Ketiga Perwakilan Tetap RI New York, Sindy Nur Fitry, Vanuatu terus-menerus memanfaatkan forum itu untuk mengusik kedaulatan dan integritas wilayah negara lain. Ia menuding Vanuatu terus melakukan agresi dengan maksud tercela dan motif politik untuk melawan Indonesia.

Tak hanya mengkritik Indonesia, Loughman juga berharap PBB dapat membantu negaranya mencapai penyelesaian damai dalam perselisihannya dengan Prancis atas pulau Matthew dan Hunter. Pulau-pulau yang disengketakan ini terletak di antara Vanuatu dan Kaledonia Baru. []