News

Viral Kasus Pemotongan Bansos Tunai, Politisi Golkar Langsung Beri Pesan Penting ke Kemensos

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mendorong warga berani membuat laporan ke polisi bila menemukan penyelewengan dana bansos.


Viral Kasus Pemotongan Bansos Tunai, Politisi Golkar Langsung Beri Pesan Penting ke Kemensos
Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily (ISTIMEWA)

AKURAT.CO, Dugaan pemotongan bantuan sosial tunai (BST) yang di terima masyarakat belakangan mencuat di Depok, Jawa Barat; dan Tangerang, Banten. Kasusnya sempat viral setelah masyarakat berani mengungkap ke media sosial.

Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Ace Hasan Syadzily mendukung masyarakat membuat laporan ke polisi apabila menemukan adanya penyelewengan bansos.

"Kami sudah beberapa kali menyampaikan kepada Kemensos (Kementerian sosial) soal perlunya pengawasan bagi penyaluran bansos itu," terang Ace saat dihubungi AKURAT.CO, Sabtu (31/7/2021).

Politisi Partai Golkar ini menegaskan, tindakan untuk pemotong bansos atas dasar pemerataan juga tidak boleh dilakukan RT/RW atau Kepala Desa.

"Letak persoalannya adalah pada akurasi data penerima bantuan itu. Jika memang bansos itu diberikan kepada pihak yang membutuhkan, tentu tak perlu dipotong untuk kepentingan yang lain," tegasnya.

Ace sangat menyesalkan tindakan pemotongan bansos yang seharusnya diterima secara utuh. Untuk itu, Ace mendesak pihak kepolisian mengusut tuntas pelaku pemotongan bansos tunai tersebut.

"Apalagi kalau dana bansos itu dipotong oleh oknum petugas pendamping yang memang ditugaskan oleh Kemensos sendiri," terangnya.

Ace berpesan, Kemensos perlu membenahi mekanisme penyalurannya agar langsung diterima warga. Jika proses penerima bantuan sosial dikumpulkan melalui kantor desa atau dikolektifkan aparat di tingkat bawah maka tetap potensi adanya pemotongan.

"Saya masih menemukan praktek penyaluran BST dikumpulkan di kantor desa atau kelurahan, tidak diantar langsung ke rumah warga," ungkapnya.

Ace menambahkan, Kemensos juga perlu menyosialisasikan kepada warga penerima bansos bahwa uang tersebut merupakan hak mereka.

"Saya juga menemukan kasus pemotongan oleh para oknum aparat yang mengaku dapat memasukan data penerima bantuan sosial. Kalau tidak diberi, oknum itu mengancam tidak akan mendapatkan bansos lagi. Praktek seperti ini banyak terjadi dalam penyelenggaraan bansos," tandasnya.

Diketahui, kabar pemotongan atau pungutan BST atau bansos tunai di Depok, Jawa Barat, masih belum surut. Seorang warganet yang mengatakan tinggal di RW 05, Kelurahan Beji, mengaku diminta pungutan Rp50.000 ketika hendak mengambil BST sebesar Rp600.000, dengan alasan untuk "bensin ambulans".

"Semua orang yang ambil bansos di sana langsung dipotong sebesar Rp50.000. Saksi banyak. Saya tidak boleh merekam di sana," kata warganet yang laporannya diunggah oleh akun Instagram @depok24jam.[]