News

Vaksinasi Covid-19 Syarat Berbelanja di Pasar, Anies Baswedan Cs Dinilai Berlebihan

Anies Baswedan dan jajarannya terlalu terburu-buru menetapkan peraturan wajib vaksinasi


Vaksinasi Covid-19 Syarat Berbelanja di Pasar, Anies Baswedan Cs Dinilai Berlebihan
Warga mengikuti vaksinasi COVID-19 yang diselenggarakan oleh Palang Merah Indonesia (PMI) di Gudang Darurat COVID-19, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (8/7/2021). (AKURAT.CO/Endra Prakoso)

AKURAT.CO, Ikatan Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) menilai Gubernur Anies Baswedan dan jajarannya terlalu terburu-buru menetapkan peraturan wajib vaksinasi bagi pengunjung dan pedagang pasar.

"DPP IKAPPI menyayangkan terburu-burunya Pemprov DKI mengisyaratkan untuk masuk ke pasar harus menggunakan kartu vaksin. Ini dirasa berlebihan," kata Kabid Infokom DPP IKAPPI Muhammad Ainun Najin kepada AKURAT.CO, Kamis (12/8/2021).

Ainun menilai selama ini Pemprov DKI Jakarta tak pernah melakukan sosialisasi kepada pedagang pasar soal pentingnya vaksinasi. 

"Sosialisasi dan edukasi untuk pedagang pasar tentang vaksin dan bagaimana pentingnya herd immunity di pasar tradisional (belum dilakukan)," tuturnya 

Masalah lainnya, lanjut Ainun peraturan wajib vaksinasi ini tidak dibarengi dengan pembangunan sentra vaksinasi yang merata. Hal ini dinilai menyulitkan pedagang pasar untuk mendapatkan akses vaksinasi.

"Akses vaksinasi yang sangat minim dan kurang menyeluruh di pasar tradisional yang ada di DKI Jakarta. DKI punya 154 pasar tradisional di bawah naungan PD Pasar Jaya dan dalam catatan kami yang sudah divaksin baru sekian pasar," tuturnya.

Ainun mendesak Anies Baswedan dan jajaran menggelar vaksinasi di dalam pasar-pasar di Jakarta. Hal ini dinilai lebih memudahkan para pedagang pasar, pasalnya mereka tak perlu lagi mengeluarkan ongkos dan meninggalkan kios untuk pergi ke sentra vaksinasi.

"Kami mendorong vaksinasi dilakukan langsung di dalam pasar karena pedagang cukup sulit  untuk meninggalkan barang dagangannya menuju sentra-sentra vaksinasi yang cukup jauh jaraknya dari pasar tradisional," ujarnya.

"Mengapa demikian, karena pedagang untuk bertahan hidup saja sudah sulit, apalagi untuk transport ke sentra vaksinasi dan meninggalkan barang dagangannya untuk vaksin," Imbuhnya.

Kebijakan wajib vaksinasi ini sebelumnya sudah diterapkan Anies Baswedan bagi masyarakat yang hendak menggunakan fasilitas publik. Misalnya mau bepergian ke pusat perbelanjaan atau pasar, mereka wajib menunjukkan sertifikat vaksinasi minimal dosis pertama.

Sementara warga yang tidak bisa divaksinasi karena alasan medis harus bisa membuktikannya dengan menunjukkan surat keterangan dari dokter.

Bagi warga yang belum divaksinasi, jangan harap bisa lolos dari pantauan atau mengelabui petugas dengan membuat keterangan palsu sudah divaksin. Sebab, data warga yang telah divaksin akan diinput di aplikasi Jakarta Kini (Jaki) untuk memudahkan petugas melakukan pengecekan.

Cara pengecekannya cukup mudah, yakni dengan memasukkan nama dan NIK. Jika berwarna merah maka warga tersebut belum pernah divaksin. []