News

UU TPKS Menjawab Kebutuhan Korban Kekerasan Seksual

Potensi hambatan pada proses hukum dalam penanganan kasus tindak kekerasan seksual saat ini sangat beragam


UU TPKS Menjawab Kebutuhan Korban Kekerasan Seksual
Lestari Moerdijat ()

AKURAT.CO, Kehadiran Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dapat menjawab berbagai kebutuhan dan kepentingan korban tindak kekerasan seksual.

Oleh karenanya, menurut Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, berbagai kendala yang dihadapi dalam proses hukum sejumlah kasus tindak kekerasan seksual harus menjadi masukan untuk dikaji dan dirumuskan dalam proses legislasi Rancangan Undang-Undang (RUU) TPKS. 

"Semua pihak berharap hadirnya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dapat menjawab kebutuhan dan kepentingan korban tindak kekerasan seksual yang semakin meningkat dan dengan modus yang beragam," ujar Lestari dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi di Jakarta, Sabtu (5/2/2022).

baca juga:

Rerie, demikian Lestari Moerdijat disapa, menuturkan potensi hambatan pada proses hukum dalam penanganan kasus tindak kekerasan seksual saat ini sangat beragam. Mulai dari adanya relasi kuasa antara pelaku dan korban, hingga pemahaman yang tidak memadai dari para korban soal tindak kekerasan seksual yang terjadi.

Rerie menjelaskan kasus-kasus dugaan tindak kekerasan seksual yang terkuak dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan sejumlah hambatan akibat yang diduga pelakunya adalah atasan, pengajar, paman atau ayah dari korban.

"Bahkan, terduga pelaku tindak kekerasan seksual yang memiliki kekuasaan cukup besar dapat mengerahkan massa untuk menggagalkan proses hukum yang sedang berjalan," sebut Rerie.

Dia mengatakan pemahaman masyarakat tentang tindak kekerasan seksual masih rendah. Terlebih pekan-pekan terakhir ini ruang publik malah diwarnai dengan beredarnya informasi yang salah tentang tindak kekerasan seksual.

Lewat media sosialnya, seorang publik figur malah menyarankan tindakan yang dikategorikan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak perlu dilaporkan ke pihak berwajib. Kendati pada akhirnya publik figur itu akhirnya meminta maaf kepada publik atas sarannya tersebut.

Rerie menekankan sejumlah peristiwa terkait tindak kekerasan yang terjadi di tengah masyarakat harus mampu diatasi oleh produk Undang-Undang TPKS yang saat ini sedang dalam proses pembahasan.

"Selain persiapan perangkat hukum yang menyeluruh, para pemangku kepentingan juga berkewajiban meningkatkan pemahaman masyarakat terkait tindak kekerasan seksual melalui berbagai bentuk sosialisasi yang mudah dipahami. Sehingga, lahirnya UU TPKS kelak akan diimbangi dengan pemahaman masyarakat yang benar terkait berbagai tindak kekerasan seksual yang terjadi di tengah masyarakat," pungkasnya.[]