Ekonomi

UU HPP Bakal Menambah Penerimaan Pajak 0,8 Persen dari PDB

UU HPP diharapkan menghasilkan tambahan penerimaan pajak sebesar 0,8 persen dari PDB di 2022, sebagian besar terkait dengan kenaikan tarif PPN.


UU HPP Bakal Menambah Penerimaan Pajak 0,8 Persen dari PDB
Ilustrasi - Pajak (AKURAT.CO/Ryan)

AKURAT.CO Kementerian Keuangan menyebut penerapan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) diharapkan menghasilkan tambahan penerimaan pajak sebesar 0,8 persen dari PDB di 2022, sebagian besar terkait dengan kenaikan tarif PPN.

“Perluasan basis pajak dan meningkatkan kepatuhan menjadi tantangan tersendiri yang perlu diselesaikan,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari dalam keterangan tertulis, Rabu (24/11/2021).

Dengan demikian, kata Rahayu, Fitch berharap reformasi perpajakan mampu membantu pemerintah untuk memenuhi target defisit APBN di bawah 3 persen terhadap PDB pada tahun 2023.

“Tanpa memasukkan dampak positif dari reformasi perpajakan, Fitch memperkirakan defisit fiskal turun menjadi 4,5 persen pada tahun 2022 dari 5,4 persen pada tahun 2021,” lanjutnya.

Sebelumnya, Lembaga pemeringkat Fitch Rating mempertahankan peringkat (rating) kredit Indonesia pada posisi BBB outlook stable.

Keputusan lembaga pemeringkat mempertahankan peringkat kredit Indonesia merupakan pengakuan atas stabilitas makroekonomi dan prospek jangka menengah Indonesia yang tetap terjaga di tengah situasi pandemi Covid-19.

Hal tersebut didukung oleh kinerja APBN yang sangat baik sebagai instrumen fiskal yang responsif dan antisipatif dalam situasi yang masih dinamis. APBN masih menjadi kunci kebijakan untuk pengendalian dan penanganan pandemi serta percepatan perbaikan ekonomi.

Selain itu,  dukungan kredibilitas kebijakan dan sinergi bauran kebijakan yang tetap kuat antara Pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan juga turut mendorong pencapaian tersebut.

Sebagai informasi, sepanjang tahun 2020, 3 lembaga rating dunia yaitu Standard&Poor’s, Moody’s dan Fitch telah melakukan aksi penurunan rating (downgrade) sebanyak 124 kali kepada 53 negara dan revisi outlook menjadi negatif sebesar 133 kali pada 63 negara.

Di tahun 2021, lembaga pemeringkat masih kerap melakukan penurunan rating kredit dan revisi outlook menjadi negatif. Sampai dengan November 2021, lembaga rating telah melakukan 39 kali aksi penurunan rating pada 26 negara dan 21 revisi outlook menjadi negatif pada 17 negara.

Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun pemulihan ekonomi mulai terjadi, namun ketidakpastian masih tinggi.[]