News

UU Ciptaker Bertentangan dengan UUD, Tapi Mengapa MK Beri Kesempatan Perbaikan?

Putusan MK sudah seharusnya menjadi pelajaran penting agar pembuatab undang-undang lebih profesional dan taat asas


UU Ciptaker Bertentangan dengan UUD, Tapi Mengapa MK Beri Kesempatan Perbaikan?
Ilustrasi: massa gabungan dari berbagai aliansi melakukan aksi demo di depan Gedung MPR/DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (9/3/2020). Aksi yang dilakukan bertepatan dengan hari perempuan internasional ini menolak disahkanya Omnibus Law. (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO - Tim Advokasi Gugat Omnibus Law menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi pada perkara No. 107/PUU-XVIII/2020 perihal pengujian Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

Selaku kuasa hukum penggugat, Tim Advokasi Gugat Omnibus Law menilai putusan MK yang membatalkan keseluruhan undang undang tersebut sudah tepat. 

"Karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam proses pembentukkannya memang banyak melanggar syarat-syarat pembentukan suatu undang-undang," kata Janses E. Sihaloho dari Tim Advokasi Gugat Omnibus Law melalui pesan elektronik yang diterima Akurat sesaat lalu, Kamis (25/11/2021).

Janses kembali menegaskan bahwa pembentukan UU Ciptaker yang juga dikenal dengan UU Omnibuslaw melanggar syarat formil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 

Kemudian, melanggar Undang-Undang 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) serta Tata Tertib DPR.

"Putusan Mahkamah Konstitusi ini sudah seharusnya menjadi pelajaran penting dan berharga agar pembuat undang-undang ke depan agar lebih profesional taat asas dan lebih menghargai partisipasi publik," kta Janses.

Sementara itu kuasa hukum lainnya, M. Wastu Pinandito menyayangkan keputusan MK yang masih memberikan kesempatan bagi pembentuk UU Ciptaker, dalam hal ini Pemerintah dan DPR, untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu 2 tahun. 

Kemudian apabila dalam waktu yang ditentukan itu tidak dilakukan perbaikan maka UU Cipta Kerja akan dinyatakan inkonstitusional secara permanen atau dengan kata lain dibatalkan permanen.

"Seharusnya Mahkamah Konstitusi tidak perlu lagi memberikan kesempatan tersebut karena dikhawatirkan perbaikan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja tidak dilakukan secara profesional dan taat hukum, mengingat waktu yang diberikan oleh MK hanya 2 (dua) tahun, terlebih Undang-Undang Cipta Kerja didalamnya memuat 78 undang-undang," tukas Wastu.

Diketahui hari ini, Kamis (25/11), MK telah membacakan putusan mengenai uji formil UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Ciptakerja) yang diajukan oleh Tim Advokasi Gugat Omnibus Law dan teregister dengan nomor perkara 107/PUU-XVIII/2020.

MK dalam amar putusannya telah mengabulkan permohonan uji formil UU Ciptaker yang pada pokoknya menyatakan:

  1. Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan diucapkan”;
  2. Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan;
  3. Memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Inkonstitusional secara permanen;
  4. Apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk Undang-Undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja maka Undang-Undang atau Pasal-Pasal atau Materi-Materi yang telah dicabut atau di ubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja harus dinyatakan berlaku kembali;
  5. Menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja.[]