Ekonomi

UU Cipta Kerja Tidak Atasi Kompleksitas Regulasi di Indonesia, Jadi Buat Apa?

Undang-Undang (UU) Cipta Kerja sebenarnya juga tidak mengatasi kompleksitas dan obesitas regulasi di Indonesia


UU Cipta Kerja Tidak Atasi Kompleksitas Regulasi di Indonesia, Jadi Buat Apa?
Ratusan buruh pabrik berjalan pulang usai jam kerja di kawasan industri Wanaherang, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, Selasa (3/11/2020). (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO  Selain cacat secara prosedural seperti telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK),  Center for Indonesian Policy Studies (CIPS)  juga mengatakan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja sebenarnya juga tidak mengatasi kompleksitas dan obesitas regulasi di Indonesia, yang menjadi salah satu penyebab terhambatnya investasi.

Associate Researcher CIPS Andree Surianta menunjukkan bahwa, walaupun bagian penjelasan UU Cipta Kerja menyatakan bahwa obesitas regulasi adalah masalah utama yang menghambat investasi ke Indonesia, UU ini nyatanya bukanlah instrumen yang tepat untuk mengatasi obesitas ini karena sifatnya yang lebih condong kepada reformasi simptomatik, bukan sistemik.

“Simptomatik karena hanya melakukan perubahan terhadap peraturan-peraturan yang dianggap menyulitkan bisnis tanpa benar-benar mencoba mengurangi jumlahnya. Sedangkan yang kita perlukan adalah reformasi sistemik, di mana perlu ditanamkan disiplin pembuatan peraturan yang fokusnya bukan hanya membuat peraturan baru. Tetapi merevisi/menghapuskan peraturan lama yang sudah tidak relevan lagi,” terang  Andree Surianta lewat keteragannya, Kamis (2/12/2021).

Ia menambahkan, UU Cipta kerja ini bahkan malah menambah kompleksitas dan obesitas regulasi, terutama di tingkat pemerintah pusat. Peraturan Pemerintah Pusat bertambah 296 dibandingkan jumlah yang disebutkan oleh UU Cipta Kerja. Pemerintah Daerah malah sepertinya lebih disiplin dengan hanya menambahkan 17 peraturan.

Terlalu kompleks dan gemuknya regulasi, yang juga sering tumpang tindih dan saling bertentangan, sudah sering disebutkan sebagai salah satu faktor penghambat investasi di Indonesia.

Pertentangan antara peraturan di tingkat pusat, provinsi dan daerah, seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum yang membuat investor enggan menanamkan modalnya di Indonesia. Pemerintah perlu lebih fokus pada kebijakan jangka panjang dalam menstabilkan kembali kondisi perekonomian yang terkontraksi oleh pandemi Covid-19.

Pemerintah juga perlu mengeksplorasi sektor-sektor yang mampu menarik investasi yang tidak hanya padat modal melainkan juga padat karya, hingga dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat yang saat ini terdampak Covid-19.

Walau menyambut baik reformasi lewat penerbitan UU Cipta Kerja dan Perpres 10/2021 tentang bidang usaha penanaman modal, dunia usaha masih diliputi keraguan mengenai dampaknya terhadap obesitas dan tumpang tindih regulasi di tingkat kementerian dan pemerintah daerah, dimana lebih dari 70 persen peraturan berada, dan sering menjadi sumber terhambatnya perizinan investasi.

Keputusan MK ini tentu merupakan pukulan bagi pemerintah karena tidak memungkinkan adanya penerbitan peraturan turunan baru selama dua tahun. Keadaan ini bisa membuat investor mengambil sikap wait-and-see. Keraguan investor diperparah lagi oleh risiko bahwa UU Cipta Kerja dan 50+ aturan turunannya bisa batal setelah dua tahun.