News

Utut Adianto Terseret Kasus Suap Rektor Unila

Utut Adianto Terseret Kasus Suap Rektor Unila
Juru Bicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri. di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta. (AKURAT.CO/Fajar Rizky Ramadhan)

AKURAT.CO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil petinggi Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI, Utut Adianto, dalam kasus suap penerimaan mahasiswa baru di Universitas Lampung (Unila).

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi, Jalan Kuningan Persada Kavling Setiabudi, Jakarta Selatan," ujar Juru Bicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri, dalam keterangan resmi, Kamis (24/11/2022).

Pihaknya juga memanggil anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Tamanuri. Lalu, Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Fatah Sulaiman, dan pegawai negeri sipil bernama Helmy Fitriawan, M. Komaruddin, Sulpakar, dan Nizamuddin.

baca juga:

KPK berharap seluruh saksi dapat memenuhi panggilan. Meski begitu, Ali tidak menjelaskan lebih lanjut terkait materi pendalaman penyidik terhadap para saksi. Yang jelas pemeriksaan untuk mendalami informasi serta bukti terkait kasus tersebut.

Dalam kasus ini, Rektor Unila, Karomani, telah ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga orang lainnya yakni Wakil Rektor I Bidang Akademik Unila, Heryandi; Ketua Senat Unila. Muhammad Basri; dan pihak swasta bernama Andi Desfiandi.

Karomani diduga menerima uang senilai Rp603 juta dari orang tua peserta calon mahasiswa dari Mualimin. KPK juga menemukan uang tunai yang diduga berasal dari penerimaan suap senilai Rp4,4 miliar. Dia diduga telah menerima suap dengan total Rp5 miliar. 

Andi selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan Atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi.

Sedangkan, Karomani, Heryandi, dan Basri selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan Atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.[]